Jakarta, CNN Indonesia --
Presiden Prabowo Subianto kembali menjadi sorotan setelah menegaskan bahwa Indonesia siap mengevakuasi warga Palestina di Jalur Gaza jika pihak terkait setuju dan mengizinkan.
Prabowo bahkan mengatakan Indonesia siap menampung sekitar 1.000 warga Gaza untuk gelombang pertama. Rencana ini diklaim Prabowo untuk menindaklanjuti permintaan komunitas internasional yang menilai RI perlu berperan lebih aktif lagi, mengingat Indonesia merupakan negara non-blok dan negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia.
Pernyataan Prabowo tersebut membuat banyak pihak terkejut lantaran berbeda dari sebelumnya, di mana Kementerian Luar Negeri RI menegaskan Indonesia menolak merelokasi warga Gaza keluar dari tanahnya sendiri dalam bentuk apa pun.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Prabowo juga telah menegaskan bahwa rencananya itu bukan lah relokasi.
Peneliti afilisasi di Insitut Timur Tengah National University of Singapore (NUS), Muhammad Zulfikar Rakhmat, menganggap sikap Prabowo tersebut menimbulkan banyak pertanyaan serius baik secara etis maupun strategis terkait posisi Indonesia dalam konflik Palestina-Israel.
Dalam opininya yang dirilis di Middle East Monitor (MEMO), Zulfikar menganggap pernyataan dan sikap Prabowo belakangan terkait isu ini tampak bergeser. Hal itu terlihat ketika Prabowo menggandeng Uni Emirat Arab (UEA) untuk mencari solusi atas genosida di Palestina.
"Diplomasi dan kemitraan global memang menjadi ciri khas kebijakan luar negeri Indonesia. Namun, pilihan mitra dan motif politik di balik upaya ini tidak bisa diabaikan, apalagi ketika menyangkut nyawa rakyat Palestina," ucap Zulfikar dalam tulisannya berjudul "Indonesia's UAE gamble on Palestine is misguided".
Menurut Director of the Indonesia-MENA Desk at the Centre for Economic and Law Studies (CELIOS) Jakarta itu, dengan menggandeng UEA, Prabowo berisiko menyeret Indonesia ke dalam orbit aktor-aktor negara yang dianggap complicit dengan Israel atau melanggengkan penderitaan bangsa Palestina.
Sebab, UEA menjadi salah satu negara Arab yang terang-terangan makin mesra menjalin kerja sama dengan Israel setelah menormalisasi hubungan diplomatik melalui Abraham Accords pada 2020 oleh dorongan Amerika Serikat.
"Hubungan erat UEA dan Israel bukan rahasia: kerja sama ekonomi, militer, dan teknologi di antara keduanya kian intensif dalam lima tahun terakhir. Menjadikan UEA sebagai mitra kemanusiaan netral untuk Gaza adalah pendekatan yang menyesatkan, bahkan bisa dibilang sinis, mengingat keterkaitannya yang erat dengan rezim penjajah," ucap Zulfikar.
Selain itu, Zulfikar menganggap momentum Prabowo menggandeng UEA terkait masalah warga Gaza semakin mengundang tanda tanya. Sebab, permintaan kepada UEA agar membantu warga Gaza disampaikan ketika RI-UEA turut menyepakati delapan perjanjian bilateral mulai dari kerja sama keamanan hingga investasi peternakan.
Prabowo juga mengajukan rencana evakuasi warga Gaza ke Indonesia, dengan harapan mendapat dukungan dari UEA.
"Jika kunjungan ini dikemas seolah demi kemanusiaan di Gaza, namun diwarnai kesepakatan ekonomi, publik bisa melihat ini sebagai diplomasi dagang yang memanfaatkan penderitaan rakyat Palestina sebagai alat tawar," kata Zulfikar dalam tulisannya.
Meski tampak bermaksud baik, tutur Zulfikar, rencana ini secara tidak langsung justru berpotensi mendukung agenda Israel dan sekutunya. Evakuasi dalam situasi saat ini bukanlah tindakan netral. Israel telah menguasai lebih dari separuh wilayah Gaza dan terus menggempur kamp pengungsi serta rumah sakit.
Maka, rencana evakuasi seperti ini nyaris pasti membutuhkan persetujuan Israel, yang tentu datang dengan syarat tertentu dan sering kali dijadikan propaganda.
"Evakuasi juga berisiko melegitimasi ambisi jangka panjang Israel: pengusiran permanen rakyat Palestina dari tanah mereka. Presiden AS Donald Trump dan PM Israel Benjamin Netanyahu pernah mendorong ide pengosongan Gaza atas nama 'kemanusiaan'. Tanpa disadari, rencana Prabowo bisa dimanfaatkan sebagai legitimasi internasional atas skenario tersebut. Lebih parah, bisa jadi Israel memanfaatkannya untuk mengemas kampanye brutalnya di Gaza sebagai 'jalan keluar aman' yang dimungkinkan berkat kerja sama regional," kata Zulfikar menegaskan.
Alih-alih mendekat ke UEA, menurut Zulfikar, Indonesia seharusnya memperkuat aliansi dengan negara-negara dan gerakan yang konsisten membela kemerdekaan Palestina, bukan mereka yang justru menjalin normalisasi hubungan dengan Israel saat Gaza luluh lantak.
(rds/bac)
