Jakarta, CNN Indonesia --
Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding memperkirakan tenaga kerja Indonesia (TKI) di Arab Saudi bisa membawa pulang US$2,45 miliar atau setara Rp41,28 triliun (asumsi kurs Rp16.852 per dolar AS) pada 2025.
Total potensi remitansi (pengiriman uang dari luar negeri ke Indonesia) sebesar Rp41,28 triliun ini bisa dapat jika pemerintah mencabut moratorium kerja sama penempatan TKI atau pekerja migran Indonesia (PMI) dengan Arab Saudi.
"Total potensi remitansi PMI dari Arab Saudi tahun 2025 US$2,45 miliar," demikian dipaparkan Karding dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi IX DPR RI, Jakarta Pusat, Senin (28/4).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Selain mendorong pertumbuhan remitansi, penempatan pekerja migran ini juga diharapkan berdampak positif pada pengurangan angka pengangguran.
"Berpotensi mengurangi pengangguran tahun 2025 sebesar 6,1 persen," bunyi keterangan dalam paparan tersebut.
Target penempatan PMI di Arab Saudi pada 2025 ditetapkan sebanyak 400 ribu orang, yang terdiri dari 300 ribu orang bekerja sektor domestik, serta 100 ribu orang bekerja di sektor formal. Angka ini naik 42,9 persen dibandingkan dengan realisasi penempatan tahun 2024 yang tercatat sebanyak 7.760 orang.
Penempatan PMI dilakukan melalui dua skema, yakni melalui agensi (Maktab Istiqdam) dan melalui syarikah (perusahaan). Penempatan melalui agensi dilakukan secara terbatas dengan pengawasan ketat, sedangkan skema penempatan melalui syarikah akan tetap dilanjutkan.
Adapun sepanjang 2024, jumlah remitansi yang dihasilkan PMI dari Arab Saudi tercatat sebesar US$25 juta atau Rp421,3 miliar. Dengan peningkatan jumlah tenaga kerja dan penguatan sistem pengawasan, pemerintah optimistis target 2025 dapat tercapai.
Sebelumnya, Karding menargetkan Memorandum of Understanding (MoU) pembukaan kembali moratorium Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke Arab Saudi ditandatangani pada bulan ini.
Setelah penandatanganan MoU, Karding menarget pengiriman pertama PMI ke Arab Saudi akan dilakukan pada Juni 2025.
"Jadi kalau seandainya nanti Maret ini ada penandatangan MoU, rencana kami berdua sepakat paling lambat Juni kita sudah mulai mengirim pemberangkatan pertama," kata Karding di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (14/3).
Karding menyampaikan P2MI telah melakukan pembicaraan dan perundingan dengan Kementerian Sumber Daya Manusia dan Sosial dalam hal ini Kementerian Tenaga Kerja Arab Saudi.
"Arab Saudi menjanjikan sekitar 600 ribu job order, 600 ribu orang untuk dikirim di sana. Terdiri dari 400 ribu domestik pekerja lingkungan rumah tangga yang 200 sampai 250 ribu mereka janjikan untuk pekerja formal," ucap dia.
(del/pta)
