Jakarta, CNN Indonesia --
Fraksi PKB meminta agar proyek penulisan ulang sejarah RI di bawah Kementerian Kebudayaan saat ini tunda setelah menuai sejumlah reaksi keras dari publik.
Hal itu disampaikan anggota Komisi X DPR dari Fraksi PKB, Habib Syarief Muhammad dalam rapat kerja Komisi X DPR dengan Menteri Kebudayaan Fadli Zon, Rabu (2/6). Syarief tak ingin buku tersebut ke depan terus menerus menuai perdebatan di tengah publik.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Daripada kontroversial terus berkelanjutan, kami dari fraksi PKB mohon penulisan sejarah ini untuk ditunda. Ya, jelas untuk ditunda," kata Syarief dalam rapat.
Dia menilai proyek tersebut saat ini terkesan digarap secara tertutup. Syarief mengaku sempat mencari 100 daftar penulis buku tersebut namun tak diketahui.
Selain itu, dia mengaku hingga saat ini juga tidak mendengar rencana sosialisasi yang akan dilakukan Kementerian Kebudayaan. Menurut Syarief, waktu tujuh bulan juga dinilai terlalu singkat untuk menyelesaikan proyek penulisan ulang sejarah.
"Setelah saya ngobrol-ngobrol dengan beberapa orang, tujuh bulan itu waktu yang sangat singkat, terlalu singkat untuk penulisan sebuah sejarah yang utuh, apalagi mungkin ada kata-kata resmi," katanya.
Syarief mengaku juga telah menggelar audiensi dengan sejumlah organisasi perempuan, seperti Fatayat hingga Muslimat. Menurut dia, mereka mengungkap keprihatinan dengan proyek penulisan ulang sejarah RI.
"Nah, itu menjadi pembicaraan sentral di organisasi-organisasi perempuan. Nampaknya, perlu ada satu kata-kata yang bisa memberikan kesejukan kepada perempuan Indonesia," kata Syarief.
Sikap serupa PKB lebih dulu diperlihatkan Fraksi PDIP. Ketua DPP PDIP, Maria Yohana Esti Wijayati pada Senin (30/6) lalu mendesak Menteri Fadli Zon menghentikan proyek penulisan ulang sejarah RI. Esti berkata proyek sejarah Kemenbud itu melukai banyak pihak.
"Kami meminta dengan tegas agar proyek penulisan ini dihentikan, karena sudah menimbulkan polemik dan melukai banyak pihak," kata Wakil Ketua Komisi X DPR RI, yang juga Ketua DPP PDIP, Maria Yohana Esti Wijayati di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Senin (30/6).
Esti menyebut ada sejumlah alasan mengapa pihaknya meminta proyek tersebut dihentikan. Selain menuai polemik, kata dia, sejumlah sejarawan yang masih dalam tim penulisan sudah memilih mundur.
"Itu menunjukkan adanya persoalan serius dalam proses ini. Dan karena di situ banyak persoalan, maka kami dari Fraksi PDI Perjuangan di Komisi X menyatakan dengan tegas, stop proyek penulisan sejarah ini," ujarnya.
Disampaikan Esti, sikap resmi Fraksi PDIP akan disampaikan dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi X DPR RI bersama Menteri Kebudayaan, Fadli Zon yang dijadwalkan digelar pada pekan ini (Rabu (2/7).
(thr/wis)
