Jakarta, CNN Indonesia --
Pemerintahan Amerika Serikat di bawah Presiden Donald Trump akan mulai melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap pegawai Kementerian Luar Negeri.
Salah satu sumber yang mengetahui masalah tersebut mengatakan Kemlu akan mengirim pemberitahuan ke staf yang terkena dampak reorganisasi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Dalam waktu dekat, Kementerian akan menyampaikan pemberitahuan kepada individu yang terdampak pengurangan tenaga kerja," demikian isi email Wakil Menteri Manajemen dan Sumber Daya, Michael Rigas, ke para pegawai pada Kamis (10/7), dikutip Reuters.
Sumber pemerintah lain mengatakan kriteria PHK berdasarkan fungsi biro yang dianggap berlebihan dan tumpang tindih dalam tanggung jawab, bukan berdasarkan personel yang menduduki peran.
"Fokusnya adalah pada bagan organisasi terlebih dahulu. Fungsi Kementerian Luar Negeri yang lebih efisien, cakap, cepat, dan efektif," kata dia.
Sebagai bagian dari reorganisasi, peran pejabat tinggi untuk keamanan sipil, demokrasi, dan hak asasi manusia serta kantor-kantor yang memantau kejahatan perang dan konflik di seluruh dunia akan dihilangkan.
Sejauh ini, tak ada yang tahu kapan pemberitahuan pemutusan hubungan kerja dan jumlah pasti angka yang terdampak. Beberapa orang menduga upaya tersebut bisa berlaku hari ini.
Kemlu AS sempat menyerahkan dokumen ke Kongres berisi jumlah staf yang masuk daftar PHK pada Mei lalu. Namun, kedua lembaga masih enggan menyebut jumlah yang terdampak.
Dokumen tersebut hanya menjelaskan 300 dari 734 biro dan kantor departemen akan disederhanakan, digabungkan atau dihilangkan.
Kembali lagi soal PHK di Kemlu, jika memo sudah diberikan maka langkah selanjutnya yakni reorganisasi dan mengalihkan perhatian ke penyampaian diplomasi yang berorientasi pada hasil.
PHK di Kemlu AS merupakan langkah Trump merestrukturisasi lembaga untuk memastikan kebijakan luar negeri selaras dengan kepentingan American First.
Upaya tersebut kemungkinan akan berdampak ke banyak orang termasuk anggota dinas luar negeri yang memperjuangkan kepentingan AS di tengah dominasi Rusia-China.
Pemecatan staf di Kemlu juga sudah diprediksi banyak pihak. Pada Februari lalu, Trump meminta Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio untuk merombak kebijakan luar negeri sesuai keinginan presiden dan partai.
Trump juga berulang kali sesumbar sedang membersihkan negara dengan memecat anggota yang tak loyal.
Pemecatan pegawai Kemlu AS ini berlangsung kala Trump memang menjadikan efisiensi pengeluaran pemerintah sebagai salah satu prioritas utama kinerjanya di periode keduanya sebagai presiden.
Usai dilantik sebagai presiden pada awal tahun ini, Trump langsung membuka Kementerian Efisiensi Pemerintah (DOGE) hingga menutup sejumlah lembaga AS yang dianggap "merugikan" seperti USAID hingga Kementerian Pendidikan.
(isa/rds)
