Jakarta, CNN Indonesia --
Polemik terkait pernyataan Menteri Kebudayaan Fadli Zon soal pemerkosaan massal pada Peristiwa Mei 1998 masih jadi berita terpopuler para pembaca CNNIndonesia.com. Istana turut bersuara dan meminta publik untuk tidak mengambil kesimpulan secara cepat.
Berita lain yang tak kalah ramai dibaca adalah pengibaran bendera bulan bintang oleh massa Gerakan Aceh Melawan (GAM) saat aksi di Kantor Gubernur Aceh.
Berikut sejumlah berita peristiwa, hukum, dan politik paling ramai dibaca pembaca CNNIndonesia.com.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
1. Istana respons polemik Fadli Zon
Kepala Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi meminta seluruh pihak untuk tidak mengambil kesimpulan secara cepat terkait pernyataan yang disampaikan Fadli.
"Jadi kekhawatiran-kekhawatiran semacam ini mungkin bisa jadi diskusi tapi jangan divonis macam-macam dulu. Lihat saja dulu ya pekerjaan yang sedang dilakukan oleh para ahli sejarah dalam menulis sejarah Indonesia," kata Hasan di kantornya, Jakarta, Senin (16/6).
Hasan juga meminta agar publik memberi waktu bagi tim sejarawan untuk bekerja menggarap proyek tersebut. Kata dia, sejarawan yang menggawangi tim penulisan ulang sejarah ini merupakan mereka yang memiliki kredibilitas tinggi.
"Kalau dia mengerti sejarah silakan dialog dengan para ahli sejarah, kalau bukan ahli sejarah ya kita baca sebagai macam bacaan-bacaan saja ya, bacaan di media sosial ya," ucapnya.
2. Pernyataan Fadli Zon sesat
Mantan Ketua Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) Peristiwa Mei 1998, Marzuki Darusman menyebut pernyataan Fadli soal tak ada pemerkosaan massal dalam peristiwa 1998 itu menyesatkan.
"Saya kira pernyataan itu membingungkan dan menyesatkan, janggal dan juga tidak adil lah bagi para korban," kata Marzuki saat dihubungi CNNIndonesia.com, Senin.
Marzuki juga menyebut laporan TGPF itu sudah diakui B.J Habibie dan Komnas HAM. Artinya, kata dia, pemerkosaan massal dalam peristiwa 1998 benar terjadi.
Marzuki turut meminta Fadli untuk menanyakan bukti terkait pemerkosaan massal itu ke pemerintah. Sebab, laporan TGPF telah diserahkan ke pemerintah.
"Kalau mau cari bukti ya carilah di pemerintah sendiri, karena sebuah bahan itu ada di pemerintah," ucap dia.
3. Pengibaran bendera bulan bintang di Aceh
Massa dari Gerakan Aceh Melawan (GAM) mengibarkan lima bendera bulan bintang saat aksi di Kantor Gubernur Aceh buntut polemik 4 pulau yang dialihkan ke Sumatera Utara (Sumut), Senin.
Kapolresta Banda Aceh Kombes Joko Heri Purwono mengatakan pihaknya sudah melakukan negosiasi sebelum massa masuk ke halaman kantor Gubernur Aceh. Namun, massa tetap memaksa agar bendera tersebut bisa berkibar selama demo.
"Kita tadi sudah mengimbau kepada mereka supaya bendera bulan bintang diturunkan, tapi tetap mereka memaksa dan saya menilai agar situasi tetap kondusif ya kita berikan kebijakan," kata Joko kepada wartawan.
Kata Joko, kebijakan itu diambil agar massa tidak bertindak anarkis apabila dipaksa untuk menurunkan bendera tersebut.
"Kita kedepankan tindakan persuasif agar aksi ini kondusif. Jika kami represif nanti bisa jadi permasalahan baru," katanya.
"Kalau bendera tadi itu kebijakan, kalau saya lakukan upaya paksa nanti akan ramai dan isunya akan di bawa ke nasional," lanjut Joko.
Bendera Bulan Bintang merupakan bendera Aceh yang menyerupai lambang Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Bendera ini sudah di sahkan jadi lambang Aceh oleh DPR Aceh lewat qanun nomor 13 Tahun 2013.
Bendera ini sejatinya masuk dalam poin-poin perjanjian damai antara GAM dan RI yang tertuang dalam MoU Helsinki. Hanya saja Pemerintah Pusat belum mengizinkan untuk dikibarkan.
4. Kemampuan fiskal perpanjangan usia pensiun ASN
Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menyebut usulan penambahan usia pensiun pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) harus mempertimbangkan kemampuan fiskal atau keuangan negara.
Usulan itu sebelumnya disampaikan oleh Dewan Pengurus Korpri Nasional. Bima berkata usul tersebut tak serta merta diterima.
"Itu perlu pengkajian yang sangat matang karena terkait dengan kebutuhan ke depan seperti apa, dan kemampuan fiskal kapasitas negara seperti apa," kata Bima di Kantor Kemendagri, Jakarta, Senin (16/6).
(dis/fra)
