Sudah Terima DIM RKUHAP, DPR Akan Bahas Bareng Pemerintah Usai Reses

Jakarta, CNN Indonesia --

Komisi III DPR telah menerima daftar inventaris masalah (DIM) Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) untuk segera dibahas bersama pemerintah.

Hal itu disampaikan Ketua Komisi III DPR, Habubirokhman usai rapat dengar pendapat umum (RDPU) lanjutan membahas RKUHAP atau RUU KUHAP bersama perwakilan akademisi dan mahasiswa Universitas Trisakti, Rabu (18/6).

"Saya tadi ditelepon bos saya Pak Dasco [Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad], dapat info bahwa DIM-nya dari pemerintah sudah ada," kata Habib di kompleks parlemen, Jakarta

Habib mengatakan DPR selanjutnya akan mulai resmi membahas RUU KUHAP bersama pemerintah usai masa reses anggota dewan akhir Juni mendatang.

Habib menargetkan pembahasan RUU KUHAP akan selesai dalam dua kali masa sidang. Nantinya, kata dia, meski RDPU tak lagi digelar setelah masa sidang, masyarakat tetap bisa menyampaikan aspirasi.

Dia mempersilakan masyarakat menyampaikan masukan terkait RUU KUHAP langsung melalui pesan aplikasi WhatsApp.

"Tadi sudah ada teman-teman [Universitas] Borobudur, bahkan kami enggak perlu RDPU. Kalau ada masukan bisa WA, bisa video call, bisa kirim dokumen ke kami. Jadi terus aspirasi dari masyarakat akan kami tampung," katanya.

"Insya Allah, kalau memang, kita bahas di awal masa sidang, kalau bisa paling lama sesuai undang-undang, dua kali masa sidang kita sudah punya KUHAP yang baru," imbuh Habib.

Komisi III DPR terus mempercepat pembahasan revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) untuk segera dibahas bersama pemerintah pada awal Juni mendatang.

Beberapa waktu lalu, Habiburokhman mengatakan pihaknya menargetkan hasil revisi bisa berlaku pada 1 Januari 2026 mendatang.

Bersamaan dengan penerapan KUHP baru yang sudah lebih dulu disahkan.

(thr/kid)

[Gambas:Video CNN]