Jakarta, CNN Indonesia --
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan tantangan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ke depan tidak akan mudah.
Di sisi lain, ada tugas-tugas besar yang diemban Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sebagai otoritas fiskal negara.
"Tugas ini tidak mudah. Karena pada hari-hari ini dan ke depan tantangan perekonomian dan tantangan di bidang keuangan negara akan terus dinamis, kompleks, bahkan berat," ujar wanita yang akrab disapa Ani itu dalam acara pelantikan pejabat eselon I Kementerian Keuangan, Jumat (23/5).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Ketegangan dan geopolitik environment, bahkan terjadi persaingan dan perang dagang, ekonomi serta keuangan, serta perang militer yang pasti akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dunia, perdagangan dan juga berpengaruh terhadap perekonomian Indonesia," imbuhnya.
Dalam pandangannya, ketidakpastian global yang meningkat, termasuk ketegangan geopolitik dan persaingan dagang, akan berdampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi dunia dan Indonesia. Di tengah tekanan itu, APBN tetap menjadi instrumen vital untuk menjaga stabilitas nasional.
"Bangsa dan rakyat Indonesia harus terus bisa mengandalkan bahwa APBN adalah instrumen yang bisa menjaga bangsa dan perekonomian Indonesia secara efektif," lanjutnya.
Sebagai otoritas fiskal, Sang Bendahara Negara itu menyebut Kemenkeu memiliki mandat menyusun kebijakan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF), serta menghimpun penerimaan negara.
Selain itu, lanjutnya, kementerian ini juga bertanggung jawab mengelola belanja negara, pembiayaan, perbendaharaan, dan aset-aset negara secara hati-hati.
"Sebagai otoritas keuangan negara yang disebut otoritas fiskal, maka Kemenkeu memiliki tugas fungsi dari mulai menyusun kebijakan ekonomi makro, PPKF, memiliki fungsi menghimpun penerimaan negara, mengelola belanja negara, mengelola pembiayaan dan perbendaharaan secara prudent, dan mengelola aset-aset atau kekayaan negara," ucapnya.
Dirinya menekankan peran Kemenkeu bukan sekadar administratif. Menurutnya, tanggung jawab besar tertuang dalam berbagai undang-undang yang mengatur tata kelola keuangan negara. Dalam pelaksanaannya, pejabat di kementerian ini memiliki dampak langsung terhadap kehidupan masyarakat luas.
"Peran Kemenkeu tidak sekadar sebagai administrator. UU yang mengatur kita dan tanggung jawab serta sumpah jabatan adalah melaksanakan peraturan perundang-undangan, dan di bidang keuangan negara sangat banyak," ujarnya.
Dengan ruang lingkup kerja yang luas dan strategis, pejabat Kemenkeu diharapkan dapat menjaga kepercayaan publik dan memastikan pengelolaan keuangan negara dilakukan secara profesional dan akuntabel.
"Dengan tanggung jawab yang begitu luas yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak, maka pejabat di Kemenkeu memiliki peran yang begitu sangat penting. Menjaga kepercayaan publik, menjaga keuangan negara, dan terus berikhtiar untuk terus membawa Indonesia menuju kemajuan dengan keuangan negara yang dikelola secara profesional, amanah, akuntabel, transparan," pungkasnya.
(del, skt/pta)
