Yogyakarta, CNN Indonesia --
Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Sultan Hamengku Buwono X buka suara soal keracunan pascakonsumsi Makan Bergizi Gratis (MBG) beberapa waktu terakhir.
Raja Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat itu pun mengingatkan setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayahnya memperhitungkan pola masak demi mencegah kasus keracunan dalam program MBG.
Sejauh ini, tercatat sudah ada tiga kali kasus keracunan MBG di wilayah DIY dengan jumlah korban mencapai ratusan meliputi siswa-siswi dari berbagai sekolah di Kabupaten Sleman, Kulon Progo, dan Gunungkidul.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sultan HB X menduga kasus keracunan salah satunya timbul usai siswa menyantap hidangan MBG yang diolah tanpa memperhitungkan kualitas hingga masa tahan makanan tersebut.
"Biasanya kalau pesenan misalnya 50, misalnya, 50 itu mungkin jam setengah lima pagi sudah masak, nanti mungkin dimakan jam delapan apalagi jam sepuluh (pagi)," kata Sultan ditemui di Kantor DPRD DIY, Kota Yogyakarta, Jumat (19/9).
Dugaan sumber masalah
Sultan menduga masalah keracunan timbul ketika kuantitas hidangan yang diproduksi di dapur MBG bertambah, semisal dua kali lipat dari standar kemampuan SPPG.
"Berarti apa, mungkin masaknya (maju) jam setengah dua pagi. Nah, kalau sayur jam delapan atau jam sepuluh ya mesti layu. Itu diperhitungkan," kata Sultan.
"Karena biasa 50 jadi seratus, mesti tambah tukang masak lagi, makin malam (mengolahnya) ya mesti keracunan, pasti, itu sudah logika," sambungnya.
Mengenai kasus macam ini, Raja Keraton Yogyakarta itu menyarankan agar personel di dapur MBG ditambah, sehingga jarak waktu antara makanan diolah dan disajikan tidak terlalu lama.
Sementara masing-masing pemerintah kabupaten/kota, kata Sultan, juga ikut mengontrol kualitas hidangan MBG yang diberikan ke tiap-tiap sekolah.
"Kalau higienitasnya relatif itu, tapi masak sayurnya makin malam, bukan makin pagi itu, makin malam, yo mesti layu," katanya.
Respons DPRD DIY
Terpisah, Ketua DPRD DIY, Nuryadi mendorong tiap-tiap unit SPPG meningkatkan kehati-hatian bekerja, kualitas mutu pangan hingga level kebersihan setiap hidangan MBG.
DPRD DIY sendiri, lanjut Nuryadi, masih meninjau keterlibatan pemerintah daerah serta kewenangan legislatif dalam mengawasi pelaksanaan MBG yang diselenggarakan pemerintah pusat melalui Badan Gizi Nasional (BGN) ini.
"Sehingga kami tidak bisa langsung, posisi kami adalah posisi di daerah. Saya juga belum lihat keterlibatan pemda tingkat I (provinsi) seperti apa, nanti kalau sudah jelas kita akan berkomunikasi soal itu (pengawasan)," imbuhnya.
"Hanya peran pengawasan konteksnya kelembagaan, kami belum ada pintu ke sana hari ini. Bagaimana sih, posisi di provinsi juga tidak mutlak kan di situ, ya mudah-mudahan nanti lebih jelas lah, mudah-mudahan kita bisa mengambil posisi sebagai legislasi," lanjut Nuryadi.
Terlepas dari itu, politikus PDIP itu meyakini komisi terkait di lembaganya tak akan tinggal diam dan tetap melakukan pengawasan guna mencegah kembali terulangnya kasus keracunan MBG.
(kum/kid)
