Sempat Molor, Menkomdigi Target PDN Cikarang Mulai Operasi Juni 2025

Jakarta, CNN Indonesia --

Pemerintah menargetkan operasional Pusat Data Nasional (PDN) Cikarang mulai Juni 2025, setelah sempat molor beberapa kali. Kehadiran PDN diharapkan dapat mewujudkan layanan publik berbasis data yang aman, efisien, dan transparan.

Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid mengatakan PDN 1 telah melalui proses serah terima pada Maret 2025. Saat ini PDN 1 Cikarang telah memasuki tahap asesmen keamanan serta operasional oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

"Kami targetkan uji coba operasional dapat dimulai pada Juni," kata Meutya usai audiensi dengan Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, Jumat (2/5).

Meutya, dalam keterangan resminya, mengatakan bahwa PDN adalah fondasi penting dalam memperkuat ekosistem digital pemerintahan. Komdigi bekerja sama dengan Bappenas dan kementerian terkait untuk memastikan sistem yang terintegrasi dan berkelanjutan.

Ia mengungkap percepatan pembangunan PDN merupakan bagian dari upaya mendukung 8 Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Presiden Prabowo Subianto dan 17 program prioritas nasional.

Salah satu sasaran utamanya adalah memastikan penyaluran bansos agar lebih transparan dan akuntabel melalui teknologi digital.

Pemerintah merencanakan pembangunan tiga Pusat Data Nasional sebagai infrastruktur digital. Selain PDN 1 yang segera beroperasi, PDN 2 dan PDN 3 sedang disiapkan dengan skema co-sharing yang tengah dibahas untuk mempercepat realisasi.

Meutya menambahkan saat ini pihaknya juga menyoroti urgensi penguatan cadangan operasional.

"Saat ini, opsi cadangan masih mengandalkan PDN Sementara (PDNS), namun anggarannya belum tersedia. Jika tidak segera dianggarkan, ada risiko sistem berjalan tanpa cadangan, dan itu tidak ideal," jelas dia.

Pemerintah menegaskan komitmennya untuk menyelesaikan seluruh proses pembangunan pusat data secara tuntas demi memastikan transformasi digital pemerintahan berjalan efektif, aman, dan berkelanjutan.

PDN 1 Cikarang mulanya ditargetkan beroperasi Agustus 2024. Kendati begitu, insiden serangan siber ransomware yang melumpuhkan PDNS 2 membuat layanan publik saat itu mendadak lumpuh total.

Hal ini turut berdampak pada perubahan tata kelola, termasuk keamanan PDN 1, yang molor dari jadwal sebelumnya.

Belakangan, Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat menyelidiki dan mengungkap bahwa insiden tersebut terjadi karena ada dugaan korupsi senilai Rp959 miliar.

(dmi/dmi)

[Gambas:Video CNN]