CNN Indonesia
Senin, 17 Nov 2025 19:10 WIB
PT Pertamina Patra Niaga memblokir 394 ribu nomor polisi (nopol) kendaraan yang terindikasi melakukan tindakan penipuan (fraud) untuk mendapatkan BBM subsidi. Ilustrasi. (CNN Indonesia/Safir Makki).
Jakarta, CNN Indonesia --
PT Pertamina Patra Niaga memblokir 394 ribu nomor polisi (nopol) kendaraan yang terindikasi melakukan tindakan penipuan (fraud) untuk mendapatkan BBM subsidi.
Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga Mars Ega Legowo mengungkapkan pihaknya mewajibkan seluruh kendaraan yang ingin menenggak Pertalite dan Solar untuk mendaftarkan nopol kendaraannya melalui website resmi maupun aplikasi MyPertamina demi subsidi tepat sasaran.
"Dari sisi pengawasan, sistem subsidi tepat ini telah melakukan identifikasi fraud terhadap 394 ribu nomor kendaraan yang telah kita blokir untuk antisipasi maupun mitigasi adanya penyalahgunaan BBM di SPBU," ujar Mars Ega dalam Rapat Kerja Komisi XII, Senin (17/11).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurut Mars Ega, sejak awal tahun, perusahaan terus melakukan pembinaan di seluruh SPBU di dalam negeri. Hingga akhir September 2025, pembinaan telah dilakukan di 544 SPBU.
Dengan pembinaan ini, ia berharap seluruh SPBU Pertamina bisa patuh terhadap aturan yang telah ditetapkan dan tidak lagi ada tindakan kecurangan.
Untuk BBM satu harga, Pertamina telah mendistribusikan hingga pelosok melalui 573 titik yang ada di seluruh Indonesia. Adapun channel BBM milik perseroan sampai saat ini ada 15.345 titik.
Sementara itu, pangkalan LPG 3 kg atau penjualan gas subsidi Pertamina tersebar di 269.096 titik.
"Dalam melayani masyarakat untuk sektor LPG, kami mendistribusikan LPG melalui 269.096 titik yang tersebar dari wilayah Indonesia Barat, Indonesia Tengah dan sebagian Indonesia Timur," jelasnya.
Lebih lanjut, sampai dengan Oktober 2025, volume penjualan migas mencapai 87 juta kiloliter di mana 41 persen di antaranya berasal dari produk-produk non-subsidi.
"Bisnis pemasaran Pertamina tumbuh dengan baik dan kami terus mendorong penjualan produk-produk non-subsidi serta menerapkan digitalisasi guna melakukan monitoring dan pengawasan transaksi produk-produk subsidi," pungkasnya.
(ldy/sfr)
















































