CNN Indonesia
Jumat, 26 Sep 2025 04:51 WIB
Aktivis mahasiswa dan masyarakat unjuk rasa di Makassar, menuntut klarifikasi terkait temuan masalah dalam program MBG. (CNNIndonesia/Ilham)
Makassar, CNN Indonesia --
Sejumlah aktivis mahasiswa bersama masyarakat melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor dan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kecamatan Tamalanrea, Makassar, Sulawesi Selatan.
Massa menuntut klarifikasi terkait beberapa makanan yang ditemukan tidak memenuhi syarat dan telah basi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dalam aksinya massa meminta pertanggungjawaban setelah beredarnya sebuah video siswa SMA di Kecamatan Tamalanrea menemukan adanya ulat di nampan menu MBG pembagian SPPG.
"Kami menuntut program MBG dihentikan dan SPPG bertanggung jawab terhadap banyaknya video viral tentang makanan berulat," kata koordinator aksi, Ikhsan, Kamis (25/9).
Massa juga menuntut agar kantor dan dapur SPPG yang berada di Kecamatan Tamalanrea segera ditutup, karena belum mengantongi izin operasional.
"Kami juga mempertanyakan surat perijinan higienis kelayakan beroperasi. Sehingga kami kesini meminta pertanggungjawaban bagaimana sebenarnya pengawasan dalam pengelolaan makanan sebelum di serahkan di sekolah-sekolah," ungkapnya.
Setelah melakukan orasi secara bergantian, pihak SPPG Kecamatan Tamalanrea menemui pengunjuk rasa dan memberikan klarifikasi terkait video viral siswa menemukan belatung di atas nampan makanan.
"Kami mengakui bahwa beberapa video yang viral di Tamalanrea dikelola oleh SPPG Tamalanrea," kata Kepala SPPG Tamalanrea, M Ilham.
Ilham menerangkan seluruh rangkaian pengelolaan di SPPG Tamalanrea telah dijalankan dengan sesuai standar operasional yang berlaku.
"Apabila ada beberapa temuan terkait makanan yang tidak sesuai ke depannya akan diperbaiki dan disesuaikan. Untuk perijinan kelayakan higienis sementara dilaksanakan proses pengurusan oleh BGN dan mitra," jelasnya.
Sejak dilaksanakan pada awal Januari lalu, program MBG terus mendapatkan sorotan karena temuan kasus dari mulai menu yang diduga gizinya tak sesuai, temuan hewan, busuk atau basi, hingga kasus keracunan yang terjadi beberapa waktu terakhir.
Semua permasalahan itu pun mendorong pemerintah agar menyetop dan mengevaluasi MBG.
Merespons hal itu, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyatakan akan menunggu arahan Presiden RI Prabowo Subianto.
"Saya ikut arahan Presiden, tidak berani mendahului," ujar Dadan kepada wartawan, Rabu (24/9).
(mir/kid)
