Jakarta, CNN Indonesia --
Kepolisian Republik Indonesia (Polri) akhirnya turun tangan mengusut kasus keracunan makan bergizi gratis (MBG) yang terjadi sejak program unggulan Presiden RI Prabowo Subianto sejak awal tahun ini.
Bareskrim Polri mengaku memberikan asistensi kepada jajaran Polda dan Polres wilayah yang menangani kasus keracunan MBG.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Untuk MBG yang keracunan itu ditangani oleh Polda masing-masing. Polda, Polres masing-masing," ujar Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri, Brigjen Helfi Assegaf kepada wartawan, Jakarta, Kamis (25/9).
Ia menjelaskan proses asistensi yang dilakukan guna mendalami proses keamanan dalam penyajian MBG dari hulu sampai hilir. Dari hasil asistensi itulah, kata dia, akan diberikan rekomendasi kepada pihak pelaksana.
"Nanti dari hasil pengecekan dan asistensi itu tentunya muaranya memberikan rekomendasi kepada pemerintah terutama kepada penyelenggara MBG itu sendiri," tuturnya.
Sebelumnya Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad meminta aparat penegak hukum (APH) ikut mengusut kasus keracunan MBG yang terjadi di berbagai daerah.
"Kemudian kita juga meminta kepada APH untuk juga ikut melakukan investigasi lapangan untuk kemudian membedakan mana yang benar-benar keracunan, kelalaian, mana yang kemudian ada hal-hal yang mungkin ya, sengaja begitu kan," kata Dasco di kompleks parlemen, Kamis (25/9).
Ia menyampaikan DPR prihatin dengan banyaknya kasus keracunan. Dasco mengatakan Badan Gizi Nasional (BGN) menyikapi kasus-kasus itu secara serius.
"Untuk itu kita kasih kesempatan untuk mengadakan evaluasi. Evaluasi yang dianggap perlu, sehingga program yang seharusnya dapat berjalan dengan baik ini kembali menjadi baik," ujarnya.
Kasus keracunan MBG di Sulteng
Sementara itu, kepolisian di Sulawesi Tengah mendalami kasus dugaan keracunan 27 siswa SMP Negeri 2 Taopang, Kabupaten Parigi Moutong, setelah mengonsumsi menu MBG.
"Sedikitnya 27 siswa SMP mengalami gejala mual, pusing, dan muntah usai mengonsumsi makan siang," kata Kapolres Parigi Moutong, AKBP Hendrawan dalam keterangan tertulisnya, Kamis.
Sementara ini, kata Hendrawan, penyidik tengah memeriksa petugas Satuan Pelaksana Program Gizi (SPPG) mengamankan sampel makanan untuk dilakukan uji Laboratorium dengan menggandeng tim INAFIS Polres Parigi Moutong.
"Kita mendatangi rumah sakit, kemudian meminta keterangan dari petugas yang ada di rumah sakit maupun orang tua siswa yang mengalami gejala-gejala pusing, mual, dan muntah," jelasnya.
Menurut Hendrawan langkah yang dilakukan untuk memastikan penanganan korban keracunan MBG tersebut berjalan optimal
"Petugas mendatangi kantor SPPG untuk menggali informasi sekaligus mengamankan sampel makanan. Sampel tersebut selanjutnya dikirim ke Balai POM Palu guna dilakukan uji laboratorium," ungkapnya.
Hendrawan menegaskan, pihaknya akan mendalami penyelidikan setelah hasil uji keluar demi memastikan penyebab insiden ini terungkap secara transparan.
"Kami akan kawal hingga tuntas, baik terkait kesehatan para siswa maupun penyelidikan penyebab pasti peristiwa ini," katanya.
Sejak dilaksanakan pada awal Januari lalu, program MBG terus mendapatkan sorotan karena temuan kasus dari mulai menu yang diduga gizinya tak sesuai, temuan hewan, busuk atau basi, hingga kasus keracunan yang terjadi beberapa waktu terakhir.
Semua permasalahan itu pun mendorong pemerintah agar menyetop dan mengevaluasi MBG.
Merespons hal itu, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN)Dadan Hindayana menyatakan akan menunggu arahan Presiden RI Prabowo Subianto. Dadan belum bisa memastikan kapan pihaknya akan membahas MBG bersama Prabowo.
"Saya ikut arahan Presiden, tidak berani mendahului," ujarDadan kepada wartawan, Jakarta, Rabu (24/9).
(kid)
