Jakarta, CNN Indonesia --
Presiden RI Prabowo Subianto disebut bakal memberikan tugas khusus ke Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk menangani masalah di Papua.
Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra mengatakan Gibran tak hanya bertugas menangani pembangunan fisik di Papua, melainkan juga akan turut membawahi urusan soal HAM di Papua. Kata dia, perihal tugas khusus ini akan tertuang dalam bentuk Keputusan Presiden (Keppres).
Kendati demikian, Yusril menegaskan putra Presiden ke-7 RI Joko Widodo itu tidak akan berkantor di Papua. Yusril menyatakan yang berkantor di Papua ialah Sekretariat Badan Percepatan Pembangunan Otsus Papua yang dibentuk oleh Prabowo.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Hal senada juga disampaikan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Ia menduga Keppres penunjukan Gibran sebagai kepala eksekutif badan tersebut dan telah diatur dalam Undang-Undang Otsus Papua.
Pasal 68A UU Otsus Papua menyebutkan, Badan Khusus Percepatan Pembangunan Papua (BKP3) dipimpin Wakil Presiden yang didampingi Mendagri, Menteri Bappenas, Menteri Keuangan, serta perwakilan dari setiap provinsi di Papua.
Badan tersebut akan bertugas untuk mengevaluasi program pembangunan di Papua. Sementara, tugas Wapres, dalam badan tersebut hanya mengoordinir tugas-tugas BKP3.
"Setahu saya dalam undang-undang itu, tugasnya wapres adalah mengkoordinasikan. Secara di tingkat kebijakan atas saja. Tapi untuk eksekusi sehari-harinya dilakukan oleh badan eksekutif ini," kata Tito di kompleks parlemen, Selasa (8/7).
Sebatas tradisi, senasib Ma'ruf Amin
Peneliti senior Pusat Riset Kewilayahan BRIN, Cahyo Pamungkas menyebut keputusan Prabowo menugaskan Gibran untuk mengatasi masalah Papua ini hanya sebuah tradisi semata.
Kata Cahyo, Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) juga pernah menugaskan Wapres Boediono untuk menangani masalah Papua.
Kala itu, SBY membentuk Unit Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat (UP4B) lewat Peraturan Presiden Nomor 66/2011. Boediono ditunjuk sebagai Ketua Tim Pengarah UP4B.
Kemudian, di masa Jokowi, wapres Ma'ruf Amin juga diberikan tugas untuk menangani masalah di Papua.
Hal ini tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 2020 tentang Tim Koordinasi Terpadu Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat. Ma'ruf dipercaya memimpin tim tersebut sebagai Ketua Dewan Pengarah.
Selain itu, Ma'ruf juga didapuk menjadi Ketua Badan Pengarah Percepatan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) atau Badan Pengarah Papua (BPP) yang berfokus pada upaya pemerintah dalam mendorong percepatan pembangunan kesejahteraan di Papua.
"Pak Prabowo mengulangi apa yang dilakukan oleh pak SBY dan pak Jokowi yaitu menugaskan wapres untuk menyelesaikan masalah Papua. Jadi saya melihat ini hanya masalah tradisi, kebiasaan administrasi dari dulu, dari zaman pak SBY wapres diminta untuk menyelesaikan persoalan Papua," kata Cahyo saat dihubungi CNNIndonesia.com, Selasa (8/7)
Tugas wapres di Papua tak efektif
Cahyo menyebut penugasan kepada wapres untuk menangani masalah Papua yang dilakukan SBY maupun Jokowi pun tak berjalan efektif.
Terlebih, masalah di Papua terbilang kompleks, mulai dari masalah ekonomi, politik, pelanggaran HAM, konflik bersenjata hingga trauma psikologis.
"Perkiraan saya, saya kira pak Prabowo akan mengulangi apa yang dilakukan oleh pak SBY dan pak Jokowi untuk menyelesaikan persoalan Papua secara administrasi, tetapi tidak secara substantif," ucap Cahyo.
Cahyo juga meyakini Gibran hanya akan melanjutkan program-program yang sebelumnya telah dilakukan. Bahkan, Cahyo pun menduga Gibran tidak memiliki terobosan untuk menyelesaikan masalah di bumi cenderawasih tersebut.
"Bukan tidak yakin ya, tapi saya tidak melihat ke arah sana, jadi apa yang dilakukan itu hanya pengulangan-pengulangan, modifikasi-modifikasi, tidak ada terobosan baru," tutur dia.
"Kalau saya tidak bisa berharap banyak dan kalau kita melihat track record dari wapres kita yang baru ini, mungkin dia hanya akan melanjutkan apa yang telah dilakukan pada masa pak Ma'ruf Amin," imbuhnya.
Kental unsur politis
Terpisah, Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah menilai ada nuansa politis di balik penugasan Gibran untuk menangani masalah Papua. Sebab, penugasan yang diberikan Prabowo ini muncul di tengah isu pemakzulan terhadap Gibran.
"Penugasan ini berdampingan dengan isu pemakzulan, sehingga memungkinkan ada nuansa politis, di mana Gibran memerlukan legitimasi kapasitasnya sebagai elite," kata dia kepada CNNIndonesia.com.
Menurut Dedi, penanganan masalah di Papua sudah dilakukan oleh kementerian maupun lembaga terkait.
Soal pelanggaran HAM misalnya, sudah ada Kementerian HAM yang memiliki tugas menyelesaikan persoalan tersebut. Ataupun soal tata kelola pemerintahan yang merupakan tanggung jawab Kemendagri.
"Artinya penugasan Gibran potensial hanya sekedar administratif dan politis," ujarnya.
Senada, Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro melihat penugasan ini menunjukkan hubungan Prabowo dan Gibran masih terjalin dengan baik.
"Bahwa secara personal relasinya dengan presiden Prabowo baik-baik saja, kemudian secara institusional ini membuktikan bahwa presiden Prabowo ingin wakil presiden, mas Gibran turut serta dalam menyukseskan program-program pemerintah, khususnya di Papua," tutur dia kepada CNNIndonesia.com.
Ajang pembuktian Gibran
Lebih lanjut, Agung menyebut penugasan ini juga menjadi ajang pembuktian kemampuan ataupun kapabilitas bagi Gibran sebagai wapres
"Otomatis (jadi ajang pembuktian), karena selama ini tugas Gibran 'mengambang' sehingga ujungnya tak konkret," kata Agung.
Apalagi, kata Agung, Gibran juga mempunyai modal cukup kuat di tanah Papua. Modal ini tak lepas dari basis massa pendukung Jokowi di Papua.
"Dengan basis legacy pak Jokowi membangun Papua selama dua periode, mestinya Gibran dimudahkan. Ia tinggal melanjutkan legacy tersebut dan menguatkan itu dengan perdamaian, pemerataan pembangunan, kesejahteraan," ujarnya.
Serupa, Dedi pun berpandangan penugasan Gibran ini juga bisa dilihat sebagai dukungan Prabowo yang kerap diterpa berbagai isu, termasuk pemakzulan.
"Bukan tidak mungkin ini menandai dukungan Prabowo pada Gibran secara tidak langsung. Bergantung Gibran apakah bisa memanfaatkan panggung ini atau tidak," tutur Dedi.
(dis/dal)
