Jakarta, CNN Indonesia --
Geopark Kaldera Toba di Sumatera Utara statusnya terancam dicabut dari UNESCO Global Geopark. Hal itu karena Geopark Kaldera Toba belum menjalankan rekomendasi perbaikan tata kelola.
Anggota Komisi VII DPR RI Bane Raja Manalu mengingatkan bahwa sebelumnya UNESCO telah memberi peringatan pada September 2023 mengenai perlunya perbaikan tata kelola Geopark Kaldera Toba.
UNESCO memberikan waktu dua tahun untuk pemerintah Indonesia memperbaiki tata kelola geopark atau taman bumi tersebut.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Jangan sampai status Toba di UNESCO Global Geopark dicabut. Nanti menyesal," ujar Bane di Jakarta, seperti dilansir Antara, Rabu (13/5).
Bane menilai diperlukan pemahaman bersama saat ini dengan cara pemerintah mengedukasi masyarakat tentang pentingnya pengelolaan kawasan taman bumi Danau Toba sebagai magnet pariwisata yang dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat sekitar.
"Status geopark bukan label yang otomatis membuat Danau Toba jadi destinasi unggulan. Label geopark juga bukan tujuan akhir, melainkan harus dipertanggungjawabkan," jelasnya.
Selain itu, dia berpendapat bahwa pengelolaan geopark atau taman bumi di bawah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) perlu dikaji ulang.
"Dengan banyaknya tugas Kementerian ESDM, ada kekhawatiran pengelolaan geopark menjadi tidak diutamakan. Padahal, ini hal penting karena mendapat status geopark dari UNESCO juga tidak mudah," tuturnya.
Dia menekankan tentang keseriusan pemerintah daerah terkait pengelolaan Geopark Kaldera Toba, termasuk soal kebijakan dan kepala dinas yang bertanggung jawab.
UNESCO sendiri akan menilai ulang Geopark Kaldera Toba melalui tim asesor mereka pada Juni 2025 atau bulan depan.
"Semoga dalam sisa waktu satu-dua bulan ke depan pengelolaan Danau Toba bisa menunjukkan tren positif, dan UNESCO tidak mencabut keanggotaan Geopark Kaldera Toba dari UNESCO Global Geopark," ucap Bane.
(wiw)
