Jakarta, CNN Indonesia --
Konfederasi Serikat Buruh Muslimin Indonesia atau K-Sarbumusi mengecam keras penahanan paksa yang dilakukan oleh aparat kepolisian terhadap sejumlah orang yang terlibat dalam demonstrasi pengemudi truk di Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Rabu (2/7).
K-Sarbumusi yang menaungi Aksi Damai Nasional Pengemudi/Buruh Transportasi pada hari ini menuturkan aparat kepolisian telah menodai, merepresi dan menahan paksa sejumlah orang yang terlibat dalam kegiatan tersebut.
"Presiden DPP K-Sarbumusi, Ketua RBPI, Perwakilan ASLI, dan beberapa massa aksi lainnya ditahan secara paksa oleh aparat polisi, ujar Direktur LBH DPP K-Sarbumusi Muhtar Said melalui keterangan persnya, Rabu (2/7).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Muhtar menyatakan aksi tersebut bertujuan untuk menuntut keadilan struktural atas kebijakan nol kelebihan muatan dan dimensi atau Zero Overdimension Overload (ODOL). Aksi tersebut bukan yang pertama kali dilakukan.
Sebelumnya, Muhtar mengungkapkan aksi serupa sudah dilakukan lebih dulu di sejumlah provinsi dan kabupaten/kota, dan berjalan dengan aman dan tenteram.
Dengan kata lain, tidak pernah ada satu pun provokasi dan represi yang terjadi pada saat aksi damai sebelumnya.
"Namun, baru kali ini, demonstrasi yang kami gelar di ibu kota negara justru menuai provokasi, represi, dan penahanan paksa terhadap beberapa pimpinan organisasi," kata dia.
Muhtar bilang provokasi dilayangkan oleh Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Susatyo Purnomo Condro, berujung pada komando kepada petugas untuk melakukan tindakan represi kepada massa aksi.
Padahal, terang Muhtar, massa datang dengan membawa aspirasi yang sah, dengan tangan kosong dan hati penuh harap.
"Sejak awal kami telah mendeklarasikan ini sebagai aksi damai, sebuah demonstrasi murni yang dilindungi konstitusi. Namun, niat tulus kami dibalas dengan tindakan keji oleh aparat polisi," kecam Muhtar.
Dia menyoroti perintah Kapolres Metro Jakarta Pusat yang justru membuat panas keadaan, seperti bensin yang membakar amarah.
"Kata-kata yang keluar dari seorang komando aparat seharusnya menjadi pelindung rakyat, justru menjadi pemicu kericuhan yang tak terhindarkan," ucap Muhtar.
Akibat provokasi tersebut, lanjut dia, gelombang tindakan represif langsung terjadi di lapangan.
Padahal, Muhtar menegaskan aksi tersebut bertujuan untuk mereformasi sistem logistik nasional, bukan sekadar momentum untuk menertibkan jalan raya semata.
Kata dia, permasalahan ODOL bukan hanya menyoal kemauan dari para sopir truk, melainkan tentang ketidakmampuan negara membenahi tata kelola sektor logistiknya.
"Jika dalam waktu satu jam aparat kepolisian tidak membebaskan Irham Ali (Presiden DPP K-Sarbumusi), Ika Rostiana (ketua umum RBPI), Slamet SB (Asosiasi Sopir Logistik Indonesia), Farid Hidayat (Asosiasi Sopir Logistik Indonesia), dan Andri (Perkumpulan Sopir Truk Indonesia), kami akan mengadakan aksi mogok nasional secara serentak!" tutup Muhtar.
(ryn/wis)
