Jakarta, CNN Indonesia --
Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS terus melemah mendekati Rp17.700. Pada penutupan perdagangan Senin (18/5), mata uang Garuda anjlok 71 poin atau 0,40 persen dibandingkan perdagangan sebelumnya ke level Rp17.668 per dolar AS.
Level itu melampaui pelemahan rupiah saat krisis moneter 1998 yang sempat berada di kisaran Rp16.800 per dolar AS.
Di tengah tekanan ini, pemerintah kerap menegaskan fundamental ekonomi Indonesia masih kuat. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan fondasi ekonomi Indonesia tetap terjaga meski rupiah melemah.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Yang jelas fondasi ekonomi kita tidak berubah, bahkan akan semakin cepat karena kita akan semakin serius perbaiki kendala-kendala di perekonomian," kata Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di Jakarta, Jumat (24/4).
Senada, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menilai fluktuasi rupiah masih wajar. Ia menyoroti cadangan devisa, neraca perdagangan, dan devisa hasil ekspor (DHE) yang tetap kuat.
Namun, Ekonom Universitas Andalas Syafruddin Karimi mengingatkan pemerintah tidak boleh meremehkan tekanan pasar. Ia menjelaskan rasio utang luar negeri (ULN) terhadap produk domestik bruto (PDB) memang turun dari 30 persen menjadi 29,5 persen. Selain itu, 85,4 persen ULN Indonesia juga berbentuk jangka panjang.
Bank Indonesia (BI) juga mencatat ULN Indonesia hanya tumbuh 0,8 persen secara tahunan (year on year/yoy). Sementara itu, ULN swasta turun 1,8 persen yoy.
Walau begitu, Syafruddin menilai pasar saat ini sedang menguji kepercayaan terhadap rupiah, APBN, dan respons kebijakan pemerintah. Rupiah terus anjlok, IHSG amblas, credit default swap (CDS) naik, hingga imbal hasil (yield) Surat Berharga Negara (SBN) yang meningkat.
"Pemerintah benar ketika mengatakan fundamental belum runtuh, tetapi keliru bila membaca pelemahan rupiah sebagai gejolak biasa. Fundamental kuat harus dibuktikan melalui kebijakan yang cepat, jelas, dan kredibel," ujar Syafruddin kepada CNNIndonesia.com, Senin (18/5).
Syafruddin menyebut level Rp18 ribu per dolar AS merupakan level yang menjadi peringatan atau warning keras bagi perekonomian Indonesia.
Menurut dia, pasar sudah mulai memproyeksikan rupiah menuju level tersebut dalam horizon satu tahun. Hal itu tercermin dari data forward dan Non-Deliverable Forward (NDF). Forward satu tahun sempat berada di kisaran Rp17.985-Rp18.006 dan bergerak naik ke Rp18.025-Rp18.065.
"Artinya, pasar tidak hanya melihat tekanan hari ini, tetapi juga mulai memasukkan risiko pelemahan lanjutan ke dalam harga," ujar Syfaruddin.
Ia mengatakan level Rp18 ribu penting karena dapat memicu efek psikologis bagi importir, korporasi yang berutang valas, investor asing, dan ekspektasi inflasi. Jika level tersebut ditembus secara persisten, pengusaha akan mempercepat hedging, importir akan menaikkan harga, investor meminta yield lebih tinggi, dan masyarakat mulai meragukan stabilitas rupiah.
"Warning keras bukan hanya level kurs, tetapi kombinasi kurs lemah, CDS naik, yield SBN naik, dan inflasi impor mulai terlihat," ujar Syafruddin.
Syafruddin menilai langkah pemerintah masuk ke pasar obligasi demi menjaga stabilitas nilai tukar rupiah terhadap dolar AS dapat dibenarkan selama tujuannya untuk menjaga likuiditas, meredam kepanikan, dan mencegah kenaikan yield yang tidak mencerminkan fundamental.
Saat ini, pemerintah melalui Kementerian Keuangan memang telah mengintervensi pasar obligasi melalui skema Bond Stabilization Fund (BSF).
Syafruddin mencatat imbal hasil (yield) SBN tenor 10 tahun naik dari 6,709 persen menjadi 6,851 persen, sedangkan yield tenor lima tahun naik ke 6,798 persen. Kenaikan seperti itu dapat memperbesar biaya pembiayaan APBN dan menekan valuasi aset keuangan.
Intervensi di pasar obligasi dinilai bisa menjadi langkah stabilisasi yang tepat jika dilakukan secara terukur, transparan, dan tidak memberi kesan pemerintah memaksa pasar menerima harga tertentu.
"Pemerintah harus menjaga kredibilitas fiskal saat melakukan langkah itu," ujar Syafruddin.
Menurutnya, jika pasar melihat intervensi sebagai bagian dari strategi disiplin fiskal, likuiditas pasar, dan koordinasi dengan BI, maka kepercayaan dapat membaik. Namun, jika itu dilihat sebagai upaya menutup risiko fiskal tanpa memperbaiki akar masalah, yield dan premi risiko bisa naik lagi.
"Langkah itu tepat sebagai penyangga jangka pendek, bukan pengganti disiplin fiskal dan stabilisasi rupiah," pungkasnya.
Add
as a preferred source on Google
