Jakarta, CNN Indonesia --
Menteri HAM Natalius Pigai mendorong DPR menyediakan ruang demonstrasi sebagai langkah strategis untuk memperkuat praktik demokrasi substantif.
Menurutnya, ruang demonstrasi ini bisa menjadi sarana rakyat menyalurkan aspirasi. Lewat cara ini ketertiban publik juga dapat terjaga dan menjadi simbol kedaulatan masyarakat.
Pigai menyebut gagasan itu juga sejalan dengan sikap Presiden Prabowo Subianto yang menjamin kebebasan menyampaikan pendapat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurutnya, aksi turun ke jalan kerap menimbulkan gesekan karena lokasi aksi sering berada di jalan utama yang menyebabkan kemacetan dan potensi benturan.
"Dengan menyediakan ruang demonstrasi di halaman DPR, negara bisa menjawab dilema ini: hak tetap dijamin, ketertiban tetap terjaga," ujarnya.
Gagasan semacam ruang demonstrasi sebenarnya juga sudah pernah diusulkan dalam Rencana Strategis DPR 2015-2019 dengan menyebut pembangunan Alun-alun Demokrasi.
Alun-alun Demokrasi diusulkan dibangun di sisi kiri Kompleks DPR, menempati area Taman Rusa, lapangan futsal, dan parkir. Rencana ini didesain untuk menampung sampai 10.000 orang, dengan fasilitas panggung orasi permanen, pengeras suara, jalur evakuasi, dan akses aman.
Peresmian rencana pembangunan Alun-alun Demokrasi itu pernah dilakukan pada 21 Mei 2015, tetapi proyek ini tidak berlanjut.
Selain itu, Pemprov DKI Jakarta juga telah membangun Taman Aspirasi di Plaza Barat Laut Monas atau seberang Istana Kepresidenan Jakarta dengan fasilitas taman terbuka, mural, dan ruang ekspresi publik pada 2016 lalu.
Namun ruang-ruang tersebut sejak beberapa tahun terakhir ini lebih bersifat simbolik dan tidak difungsikan sebagai lokasi demonstrasi resmi yang diakui hukum.
Pigai menegaskan gagasan halaman DPR sebagai ruang demonstrasi adalah kesempatan kedua untuk mewujudkan gagasan yang sudah lama tertunda.
Apakah akan efektif?
Pengamat Politik Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga menilai penyediaan tempat khusus untuk warga menyampaikan aspirasi ini layak untuk ditindaklanjuti.
Ia mengatakan sebagai negara demokrasi, memang sudah semestinya pemerintah menyediakan tempat yang layak kepada rakyat untuk menyampaikan aspirasinya.
Kendati demikian, Jamiluddin menekankan agar tempat khusus penyampaian aspirasi tersebut tidak hanya dibuat di Jakarta. Melainkan di seluruh provinsi dan masing-masing kabupaten/kota.
"Dengan begitu, setiap anak bangsa dapat menyampaikan aspirasinya sesuai tingkatannya di tempat yang layak," ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Selasa (16/9).
Lebih lanjut, Jamiluddin menjelaskan praktik penyediaan tempat demonstrasi ini juga bukan merupakan hal yang baru.
Ia mencontohkan negara Inggris yang membuat Trafalgar Square di London sebagai titik demonstrasi karena lokasinya yang sentral dan simbolis di dekat Westminster.
Jamiluddin memandang dengan adanya tempat khusus itu maka masyarakat dapat menyampaikan aspirasi dengan nyaman tanpa perlu khawatir akan menerima kekerasan dari petugas.
Selain itu, aksi demonstrasi juga dapat dilakukan dengan tertib dan akan bubar dengan sendirinya setelah menyampaikan aspirasi.
"Belajar dari kasus di Inggris, maka tempat penyampaian aspirasi idealnya di tempat strategis. Setidaknya dekat dengan Kantor Presiden atau dekat Kantor Legislatif (DPR). Hal ini juga berlaku di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota," ujarnya.
Bisa jadi kamuflase
Meski begitu, Jamiluddin menegaskan agar aspirasi yang disampaikan warga menjadi efektif diperlukan perwakilan eksekutif dan legislatif untuk mengakomodir tuntutan rakyat. Dengan begitu, kata dia, aspirasi yang disampaikan rakyat dapat direspon dan ditindaklanjuti dengan cepat.
Ia khawatir penyediaan tempat khusus demonstrasi itu justru hanya menjadi kamuflase atau dalih sudah mendengarkan aspirasi dari masyarakat.
"Kalau ini yang terjadi, maka penyediaan tempat penyampaian aspirasi bisa menjadi bumerang bagi eksekutif dan legislatif," jelasnya.
Senada pengamat politik serta Direktur Eksekutif Arus Survei Indonesia (ASI) Ali Rifan menilai yang jauh lebih penting saat ini ialah memastikan eksekutif maupun legislatif dapat menyambut positif demonstrasi yang dilakukan oleh warga.
Menurutnya, tidak akan ada perubahan yang berarti lewat pembuatan tempat khusus jika aspirasi masyarakat masih tetap disepelekan seperti yang dilakukan anggota DPR beberapa waktu terakhir.
"Dibuat tempat khusus demo, tapi karakter anggota DPR itu tetap seperti yang kemarin menyikapi aksi demo dengan kata-kata tidak pantas atau merespon dengan gestur yang tidak tepat, itu tidak nyambung," jelasnya.
Ia khawatir rencana ini justru hanya akan menimbulkan pemborosan anggaran barh ditengah situasi ekonomi yang sedang buruk.
Ali menekankan yang jauh lebih penting saat ini ialah memastikan agar masyarakat diberikan ruang seluas-luasnya untuk menyampaikan aspirasi serta mendorong agar ditindaklanjuti.
"Poinnya anggota DPR, para pejabat itu menyadari bahwa mereka digaji oleh pajak dan pajak itu dari rakyat. Mereka itu tuannya adalah rakyat, pelayan rakyat. Itu poinnya," ujarnya.
(fra/tfq)
