Medan, CNN Indonesia --
Gubernur Sumatra Utara Bobby Nasution akhirnya menanggapi isu pemangkasan anggaran penanggulangan bencana tahun 2025 yang belakangan ramai dibicarakan.
Isu yang beredar menyebutkan bahwa anggaran bencana Provinsi Sumut dipotong drastis dari Rp843 miliar menjadi hanya Rp98 miliar.
Bobby dengan tegas mempertanyakan sumber informasi tersebut. "Yang ngomong siapa itu (ada pemangkasan)?," ujarnya pada Rabu (10/12).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ia menegaskan bahwa angka resmi yang telah disetujui bersama DPRD Sumut dalam Rancangan APBD 2025 adalah Rp123 miliar.
Menurutnya, klaim soal angka awal yang disebut mencapai Rp800 miliar lebih tidak merujuk pada dokumen anggaran yang disahkan.
"Silahkan dilihat dari R-APBD 2025, kalau dibilang di awal angkanya Rp800 miliar (lebih), bukannya dari R-APBD yang disahkan bersama-sama dengan DRPD itu angkanya Rp123 miliar," ucapnya.
Bobby menjelaskan bahwa efisiensi anggaran yang dilakukan bukan keputusan sepihak, melainkan mengikuti arahan dari Pemerintah Pusat. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025, katanya, memang meminta daerah melakukan efisiensi pada sejumlah pos anggaran.
"Kita disuruh efisiensi, kita efisiensikan. Pertanyaannya, uang efisiensi itu ditaruh di mana? Kan enggak mungkin tidak kita cantumkan," jelas Bobby.
Ia memaparkan bahwa dana hasil efisiensi tersebut dialihkan ke pos Belanja Tak Terduga (BTT). Pos ini tidak hanya digunakan untuk kebutuhan mendesak terkait kebencanaan, tetapi juga untuk menutup pembayaran bonus atlet PON dan Peparnas 2024 yang sebelumnya belum sepenuhnya teranggarkan.
"Diletaklah uangnya di BTT, tapi sebelumnya kita lihat dulu ya, BTT yang dianggarkan dari awal itu sudah digunakan untuk PON, pembayaran atlet yang saat itu tidak semua dialokasikan, baik bonus atlet PON maupun Peparnas," tuturnya.
Selain itu, BTT juga digunakan untuk penanganan darurat infrastruktur yang tidak direncanakan sebelumnya, seperti perbaikan jembatan putus di Nias Barat.
"Untuk Nias Barat, yang jembatannya terputus itu menggunakan BTT juga, karena tidak dianggarkan sebelumnya," tambahnya.
Bobby menutup pernyataannya dengan meminta publik memeriksa langsung dokumen resmi anggaran agar tidak terjadi kesalahpahaman.
"Jadi Rp800 miliar itu kalau mau dilihat dari R-APBD, silakan buka berapa angkanya," ujarnya.
(fnr/isn)
