Jakarta, CNN Indonesia --
Pemerintah melalui Kementerian Kelautan Perikanan (KKP) menyusun Panduan Analisis Biaya Manfaat Kawasan Konservasi. Panduan ini diharapkan panduan menjadi acuan dalam membangun dan mengelola kawasan konservasi di Indonesia.
Panduan yang disusun bersama Konservasi Indonesia (KI), Rekam Nusantara Foundation, dan konsorsium Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) konservasi ini diluncurkan di Jakarta, Kamis (24/4).
Kehadiran panduan ini menjadi langkah penting dalam mendukung efektivitas pengelolaan kawasan konservasi untuk memastikan keberlanjutan ekosistem serta kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Panduan ini menghadirkan peta jalan yang lebih jelas dan praktis mengenai bagaimana melakukan analisis biaya dan manfaat bagi perencanaan dan pengelolaan kawasan konservasi perairan atau Marine Protected Area (MPA).
Tujuan utamanya adalah untuk mendukung pemerintah Indonesia dalam mencapai target global, yakni melindungi 30 persen dari perairan Indonesia sebagai kawasan konservasi pada 2045.
Direktur Konservasi Ekosistem Kementerian Kelautan dan Perikanan Firdaus Agung menekankan bahwa kebijakan perluasan bukan semata-mata hanya urusan ekologi, tetapi mencakup isu yang lebih besar.
"Kita selalu meng-highlight manfaat konservasi untuk ekologi dan untuk ekosistem. Jadi kita lebih paham manfaatnya untuk karang dan juga manfaatnya untuk masyarakat sekitar, serta manfaat untuk pemerintah daerah. Harapannya, literasi dari panduan ini bisa dikembangkan lebih luas dari sekedar manfaat, yakni manfaat sosial ekonomi dengan menghadirkan hitungan-hitungan yang akuntabel, transparan, dan bisa dipertanggungjawabkan," katanya dalam sebuah keterangan, Kamis (24/4).
"Sekarang semua mengarah ke kebijakan Presiden, kebijakan Pemerintah, yang membicarakan ekonomi hijau, ekonomi biru, pembangunan berkelanjutan, investasi berkelanjutan, dan sebagainya," lanjut dia.
Firdaus menjelaskan bahwa dalam acara-acara besar di tingkat nasional, daerah, maupun internasional, pemerintah akan menunjukkan bahwa setiap rupiah yang diinvestasikan, termasuk kerugian akibat pembatasan di kawasan konservasi, akan digantikan dengan manfaat yang jauh lebih besar.
"Manfaat-manfaat ini yang harus bisa diukur, dibuktikan, dan disosialisasikan kepada semua pihak yang berkepentingan," tuturnya
Senior Vice President & Executive Chair Konservasi Indonesia Meizani Irmadhiany mengatakan pemerintah Indonesia telah menetapkan Visi MPA 30x45 sebagai upaya untuk mencapai target tersebut.
Selain soal pembangunan kawasan konservasi, katanya, yang lebih penting adalah pengelolaan yang harus dilakukan secara efektif.
"Pengelolaan yang efektif berarti kawasan konservasi tidak hanya dapat menjaga keanekaragaman hayati, tetapi juga memberikan manfaat sosial ekonomi bagi masyarakat sekitar. Salah satu tantangan utama dalam pengelolaan ini adalah pendanaan yang berkelanjutan, yang sangat dibutuhkan untuk memastikan bahwa program-program konservasi dapat berjalan dengan optimal," terang Meizani.
Menurutnya, panduan yang diluncurkan KKP bertujuan untuk memberikan metodologi yang jelas dalam mengestimasi biaya yang dibutuhkan untuk mendirikan dan mengelola kawasan konservasi serta manfaat yang dapat diperoleh dari pengelolaan tersebut.
"Analisis ini juga mencakup penilaian terhadap dampak ekonomi kawasan konservasi bagi masyarakat lokal, serta strategi pendanaan yang dapat diterapkan agar pengelolaan kawasan dapat berlangsung dalam jangka panjang," ujar dia.
"Selain itu, dokumen ini akan memberikan gambaran mengenai kesenjangan antara biaya pengelolaan yang diperlukan dan anggaran yang tersedia, sebuah isu yang kerap kali menjadi hambatan dalam pelaksanaan konservasi," paparnya.
Lebih lanjut, Meizani menyebut Konservasi Indonesia meramu buku panduan tersebut untuk dapat digunakan oleh berbagai pihak yang terlibat dalam pengelolaan kawasan konservasi, mulai dari pemerintah pusat dan daerah hingga lembaga pengelola kawasan konservasi dan masyarakat setempat.
Para pemangku kepentingan, kata dia, termasuk LSM dan akademisi, juga diharapkan dapat memanfaatkan panduan ini untuk meningkatkan kualitas pengelolaan kawasan konservasi yang berkelanjutan.
(lom/dmi)
