Jakarta, CNN Indonesia --
Fraksi Partai NasDem dan Partai Golkar setuju usulan mengenai evaluasi total tunjangan untuk seluruh anggota DPR RI periode 2024-2029.
Sebelumnya, masalah tunjangan anggota DPR RI menjadi sorotan bahkan kecaman publik hingga menyulut demonstrasi besar-besaran di Jakarta dan sejumlah kota di Indonesia.
Fraksi dari PDI Perjuangan kemudian yang langsung buka suara mengusulkan agar tunjangan perumahan untuk para anggota dewan segera dihentikan demi menjaga nilai kepatutan dan kepekaan di tengah himpitan ekonomi yang dirasakan masyarakat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Fraksi Gerinda dan PAN juga mendukung peninjauan ulang secara menyeluruh mengenai tunjangan para anggota DPR RI, termasuk tunjangan rumah Rp50 juta per bulan yang dianggap memicu kemarahan rakyat.
Fraksi lain kemudian ikut menyetujui usulan tersebut yakni dari Partai NasDem dan Golkar.
Hal itu disampaikan Sekretaris Fraksi Partai NasDem Ahmad Sahroni yang setuju evaluasi total tunjangan DPR RI.
"Saya dukung evaluasi tunjangan yang diterima anggota DPR RI, setuju evaluasi secara total," kata Sahroni dikutip dari Detik.com, Sabtu (30/8).
Sahroni lalu memastikan segala tunjangan hingga gaji yang diterima akan diberikan kepada masyarakat jika nantinya dievaluasi. Ia juga berharap para anggota DPR lain berlaku demikian.
"Untuk saya semua gaji dan tunjangan dari dulu selalu saya berikan kembali ke masyarakat. Itu wajib," ujar Sahroni.
"Semua gaji dan tunjangan yang saya terima, meski nanti dievaluasi, tetap akan saya kembalikan ke masyarakat," ia melanjutkan.
Ketua Fraksi Partai Golkar Muhammad Sarmuji juga memastikan pihaknya siap jika tunjangan DPR RI dievaluasi. Namun, ia meminta agar semua anggota DPR mulai menjaga sikap ke depannya.
"Kita sudah menyatakan lebih dulu kemarin bahwa kami siap dievaluasi dan direvisi fasilitas kami jika dipandang berlebihan," kata Sarmuji seperti dikutip dari Detik.com.
Menurutnya, saat ini memang momen yang tepat untuk berwawas diri. Salah satunya, terkait tunjangan yang diterima para anggota DPR RI.
"Saat sekarang ini adalah momentum terbaik untuk merefleksikan diri," ucap dia.
Sebelumnya, Fraksi PDIP yang pertama kali mencetuskan agar tunjangan perumahan untuk DPR RI segera dihentikan.
Pernyataan itu disampaikan oleh anggota Fraksi PDIP, Said Abdullah, menegaskan bahwa politik tidak hanya berbicara soal rasionalitas dan kesepakatan, melainkan juga harus dilandasi nilai etik, empati, dan simpati.
Dalam situasi ekonomi yang masih sulit, fasilitas dan tunjangan berlebihan bagi wakil rakyat berpotensi menimbulkan ketidakpercayaan publik.
"Ukuran utama bukan hanya soal kesepakatan antarfraksi, tetapi juga apakah DPR mampu mengukur diri. Rakyat mempertanyakan kinerja DPR, sementara di sisi lain tunjangan yang diterima jumlahnya jauh dari ukuran kehidupan rakyat kebanyakan," ujarnya dalam keterangan tertulis, Sabtu.
Ia menambahkan, bila setiap anggota DPR memiliki empati terhadap kesulitan masyarakat, maka semestinya tidak ada lagi fasilitas yang dianggap berlebihan.
Baca selengkapnya di sini.
(bac)
