Jakarta, CNN Indonesia --
Menteri luar negeri dari negara-negara Arab mengutuk keputusan Israel memblokir rencana kunjungan mereka ke Tepi Barat, Palestina, akhir pekan ini.
Adapun negara-negara Arab yang akan ke Palestina adalah Yordania, Arab Saudi, Mesir dan Bahrain.
Jika kunjungan tersebut terlaksana, kepala delegasi yakni Pangeran Faisal bin Farhan, akan menjadi menteri luar negeri Saudi pertama yang mengunjungi Tepi Barat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Para menteri mengecam keputusan Israel yang melarang kunjungan delegasi ke Ramallah (pada Minggu) untuk bertemu dengan Presiden Negara Palestina, Mahmud Abbas", kata Kementerian Luar Negeri Yordania, dikutip AFP, Sabtu (31/5).
Pemerintah Israel melarang kunjungan delegasi negara-negara Arab ke Ramallah untuk bertemu Presiden Palestina Mahmud Abbas.
Peneliti di Middle East Institute yang berbasis di Washington Firas Maksad mengatakan penolakan Israel terhadap kunjungan menlu-menlu Arab tersebut menunjukkan seberapa jauh situasi Saudi dan Israel telah beralih dari normalisasi hubungan ke konfrontasi diplomatik.
Menurutnya, rencana kunjungan itu menegaskan pergeseran rencana Saudi untuk mencapai kemerdekaan Palestina melalui normalisasi bersyarat dengan Israel, menjadi dorongan mewujudkan Negara Palestina melalui koalisi internasional.
Juni lalu, Arab Saudi dan Prancis akan menjadi ketua bersama konferensi internasional di markas besar PBB untuk menghidupkan kembali solusi dua negara untuk konflik Israel-Palestina.
Padahal, Arab Saudi diklaim hampir mengakui Israel sebelum dimulainya perang Gaza. Bahkan Presiden AS Donald Trump dalam kunjungan baru-baru ini ke Riyadh menyebut normalisasi antara kedua negara sebagai harapan dan ambisinya.
Namun, penguasa de facto Arab Saudi Putra Mahkota Mohammed bin Salman (MbS) telah berulang kali menegaskan negaranya tidak akan mengakui Israel, tanpa negara Palestina yang merdeka.
Jumat malam kemarin, Israel berbuat semena-mena saat mengumumkan akan menghalangi kunjungan tersebut. Negeri Zionis ini memang mengendalikan perbatasan dan ruang udara Palestina.
Seorang pejabat Israel menuding Abbas bermaksud menjadi tuan rumah pertemuan provokatif dengan menteri luar negeri dari negara-negara Arab di Ramallah untuk membahas pembentukan negara Palestina.
"Israel tidak akan bekerja sama dengan tindakan seperti itu, yang bertujuan untuk merugikan Israel dan keamanannya," katanya dikutip AFP.
Pekan ini, Israel minggu mengumumkan pembangunan 22 permukiman Yahudi baru di Tepi Barat.
Selama kunjungan ke salah satu lokasi permukiman baru, Menteri Pertahanan Israel Katz berjanji untuk membangun negara Yahudi Israel di wilayah Palestina.
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menilai pembangunan rumah ini tindakan ilegal menurut hukum internasional. Sikap Israel ini juga dianggap salah satu hambatan utama bagi perdamaian abadi antara Israel dan Palestina.
Ia juga melontarkan cemoohan ke negara-negara yang akan mengakui kemerdekaan Palestina 'di atas kertas'.
"Kertas itu akan dibuang ke tong sampah sejarah, dan Negara Israel akan berkembang dan makmur," ucapnya.
Lebih dari 53 ribu warga Palestina di Jalur Gaza tewas sejak Israel melancarkan agresi brutalnya pada Oktober 2023 lalu.
Mayoritas yang terbunuh imbas pendudukan keji Israel adalah warga sipil, terutama perempuan dan anak-anak.
(pta)
