Menguak Biang Kerok Kapok Pengusaha Garap Proyek Pemerintah

Jakarta, CNN Indonesia --

Pengusaha mengaku kapok ikut menggarap proyek infrastruktur dan layanan publik pemerintah.

Keluhan itu disampaikan oleh Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Dhony Rahajoe kepada Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo.

Dody mengatakan pengusaha kapok membangun proyek infrastruktur dan layanan publik dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

"Pak Dhony sempat bisik-bisik kalau swasta agak kapok bermain KPBU. Ini nanti bisa didiskusikan kapoknya bagaimana," kata Dody dalam acara Creative infrastructure Financing (Creat FF) 2025 di Kantor Kementerian PU, Jakarta Selatan, Selasa (3/6) dikutip Detikfinance.

Dody mengaku pihaknya hanya pembuat kebijakan. Kementerian PU perlu menjalin diskusi lanjutan dengan pengusaha terkait penyebab kapok itu, serta memberikan dukungan solusi yang bisa diberikan.

"Saya mesti segera bereskan, kemudian swasta benar-benar bisa terlibat aktif dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia. Kalau swasta lokal aja kapok, bagaimana kita mengundang investor logikanya segampang itu dalam upaya memenuhi kebutuhan pendanaan," pungkasnya.

Sementara itu, CNNIndonesia.com telah menghubungi Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Shinta Kamdani perihal tersebut. Namun, yang bersangkutan belum merepsons hingga berita ini dipublikasikan.

Lantas apa yang membuat pengusaha kapok menggarap proyek pemerintah dengan skema KPBU? Apa pula bahayanya jika pengusaha tak mau lagi terlibat proyek pemerintah?

Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta Achmad Nur Hidayat mengatakan skema KPBU sebenarnya dirancang sebagai jalan tengah antara keterbatasan anggaran negara dan kebutuhan besar akan pembangunan infrastruktur.

Di atas kertas, KPBU terlihat indah di mana pemerintah menyiapkan proyek dan swasta masuk dengan modal dan keahlian. Kemudian hasilnya adalah pembangunan yang lebih cepat, efisien, dan berkelanjutan.

Namun, kenyataannya tak seindah itu ketika di lapangan.

"Pengusaha swasta menghadapi kerumitan birokrasi, inkonsistensi kebijakan, dan ketidakpastian dalam pengembalian investasi. Bahkan proyek-proyek yang tampak menjanjikan di awal bisa berubah menjadi jebakan likuiditas karena struktur risiko yang tidak proporsional," katanya kepada CNNIndonesia.com.

Ia mengibaratkan pengusaha seperti petani yang diminta menanam padi di sawah milik negara, dengan janji hasil panennya akan dibeli dengan harga layak. Namun setelah tanam, hujan justru tak turun, irigasi tersumbat, dan harga jual tidak kunjung jelas.

"Apakah petani itu akan mau menanam lagi tahun depan? Begitulah perasaan pelaku usaha saat ini," katanya.

Achmad mengatakan dunia usaha bekerja dengan asumsi rasionalitas dan perhitungan risiko. Sedangkan dalam banyak kasus KPBU, yang mereka temukan justru adalah ketidakpastian dalam segala aspek, mulai dari waktu pelaksanaan proyek yang molor, perubahan aturan yang mendadak, hingga janji insentif fiskal yang tak kunjung datang.

Maka, tak heran jika akhirnya banyak pengusaha yang merasa KPBU hanya lah skema ideal yang buruk dalam eksekusi.