CNN Indonesia
Jumat, 16 Mei 2025 09:00 WIB
Jakarta, CNN Indonesia --
Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mengungkap negara berpotensi rugi hingga Rp1.000 triliun pada akhir 2025 akibat judi online.
Estimasi kerugian itu merujuk data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Menurut Komdigi kerugian itu bisa terjadi jika tidak diintervensi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Berdasarkan data dari PPATK, apabila tidak dilakukan intervensi terhadap judi online, maka terdapat potensi kerugian dari praktik ini yang dapat mencapai sekitar Rp1.000 triliun di akhir tahun 2025," kata Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Komdigi Brigjen Alexasander Sabar di Kantor Komdigi, Jakarta, Kamis (15/5).
Menurutnya judi online masih menjadi masalah serius di ruang digital dan menyentuh berbagai lapisan masyarakat.
"Praktik judi online ini telah mengikis produktivitas, menghancurkan ekonomi keluarga, dan merusak masa depan generasi muda," kata Alexander
Menurutnya persoalan ini bukan sekadar pelanggaran hukum, tapi sudah menjadi ancaman digital yang nyata.
Komdigi merespons hal ini dengan langkah-langkah seperti pemutusan akses dan pemblokiran situs serta konten judi online. Dalam periode 20 Oktober 2024 hingga Mei 2025, sebanyak 1,3 juta konten terkait judi online telah ditangani, dengan mayoritas berasal dari situs dan IP, yakni mencapai sekitar 1,2 juta, disusul oleh konten iklan di media sosial.
Selain langkah teknis, Alexander menjelaskan pihaknya juga memperkuat koordinasi lintas sektor dengan lembaga penegak hukum serta penyelenggara sistem elektronik untuk menghadirkan upaya kolektif dalam pemberantasan judi daring.
Komdigi juga mengandalkan layanan pelaporan publik lewat kanal aduan.id sebagai bagian dari pelibatan masyarakat dalam pengawasan ruang digital. Tidak hanya itu, Alexander menyebut pemberantasan judi online perlu diimbangi dengan pendekatan edukatif.
"Melawan judi online tidak hanya melarang tanpa memberikan edukasi, jadi kegiatan ini salah satu upaya kita untuk memberikan edukasi kepada seluruh masyarakat yang ada dari level bawah dan utamanya daerah-daerah yang mungkin belum terjangkau informasi melalui media-media online," tuturnya.
Ia juga menyebut pentingnya kegiatan langsung yang bersifat tatap muka, terutama untuk menjangkau kelompok masyarakat yang minim akses digital. Edukasi lapangan pun dianggap sebagai pelengkap dari intervensi digital dan teknis yang telah berjalan.
(dmi/dmi)
