Kementerian ESDM Bantah Pertamina Monopoli BBM di RI

Jakarta, CNN Indonesia --

Kementerian ESDM membantah PT Pertamina (Persero) memonopoli penjualan bahan bakar minyak (BBM) di Tanah Air. Sebab, SPBU swasta juga tetap diberikan jatah impor setiap tahunnya.

Juru Bicara Kementerian ESDM Dwi Anggia mengatakan apabila Pertamina melakukan monopoli, maka SPBU swasta tidak bisa beroperasi.

"Jadi yang satu yang kita luruskan, bukan tidak diberikan kuota, tapi kita sudah menambah bahkan 10 persen. Betul juga bahwa market share-nya mungkin bertambah benar sekali," ujar Anggia dalam wawancara dengan CNN Indonesia TV, Rabu (17/9).

Anggia mengakui besar kemungkinan kasus korupsi tata kelola minyak yang menimpa PT Pertamina pada Februari lalu berdampak pada peningkatan konsumen SPBU swasta. Kenaikan pelanggan ini membuat kuota yang ditetapkan pemerintah untuk SPBU Shell hingga SPBU BP-AKR sepanjang 2025 habis lebih cepat.

"Kita tidak bisa menutup mata beberapa peristiwa di awal tahun yang mungkin membuat public trust terhadap produk Pertamina, barangkali begitu, kami mengakui itu satu hal yang mungkin jadi faktor bahwa terjadi shifting (ke SPBU swasta)," kata dia.

Dengan kondisi ini, Anggia menekankan pemerintah tak bisa langsung bisa memberikan izin impor, apalagi jika stok BBM Pertamina masih ada.

"Kita kan harus menjaga ini indikator APBN-nya juga. Jadi kita nggak bisa dengan serta-merta membuka keran impor sebesar-besarnya. Balik lagi, tidak bisa. Hal-hal sektor energi strategis seperti ini harus diatur oleh negara," jelasnya.

Anggia berharap masyarakat bisa ikut mendukung komitmen mandiri energi seperti yang dicita-citakan Presiden Prabowo Subianto. Salah satunya dengan mengurangi impor minyak.

Oleh sebab itu, apabila SPBU swasta kekurangan stok, maka Kementerian ESDM menyarankan mereka untuk membeli ke Pertamina yang stok BBM-nya masih ada.

"Target utama kita kan untuk mencoba untuk kita bisa mandiri secara energi. Kita punya penugasan untuk mengurangi kuota impor. Kuotanya di Pertamina, bukan berarti kita menambah kuota, nggak. Tapi kuota Pertamina yang existing, yang ada sekarang ini, itulah yang diminta oleh Pak Menteri untuk business to business dari badan usaha swasta," tegasnya.

[Gambas:Video CNN]

(ldy/pta)