Jakarta, CNN Indonesia --
Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menegaskan komitmennya mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG), salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto untuk mencetak generasi Indonesia yang sehat dan cerdas.
Dukungan tersebut diwujudkan melalui penandatanganan Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Kementerian PU, Badan Gizi Nasional (BGN), dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Penandatanganan digelar di Gedung BGN, Jakarta, Kamis (18/9).
Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo menyampaikan, Program MBG tidak hanya berfungsi sebagai program sosial, tetapi juga menjadi bagian penting dari strategi pembangunan nasional.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Program ini juga sejalan dengan sasaran PU608 untuk menurunkan angka kemiskinan, menekan Incremental Capital Output Ratio (ICOR), dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
"Program MBG adalah amanat Presiden Prabowo untuk mencetak generasi Indonesia yang sehat dan cerdas. Program ini juga mendorong ekonomi lokal dengan melibatkan petani, nelayan, dan UMKM. Dengan demikian, MBG bukan hanya program sosial, tetapi juga bagian dari strategi pembangunan nasional," ujar Dody.
Sebagai tindak lanjut, Kementerian PU bersama BGN telah menyiapkan Sentra Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Prototipe SPPG telah ditetapkan melalui Kepmen PU Nomor 628 Tahun 2025 sebagai pedoman nasional.
Saat ini, tiga unit percontohan telah dibangun di Jambi, Banjar, dan Kebumen, masing-masing dengan tipe konstruksi berbeda sebagai model pengembangan lebih lanjut.
Berdasarkan hasil survei bersama BGN dan Kemendagri pada 13 Agustus-2 September 2025, tercatat 1.314 lokasi potensial. Dari jumlah tersebut, 801 lokasi memenuhi syarat dan setelah proses verifikasi, 483 lokasi ditetapkan siap bangun.
"Dari total 483 lokasi tersebut, Kementerian PU akan menangani 264 titik lokasi di berbagai provinsi, termasuk 11 lokasi strategis di kawasan Pos Lintas Batas Negara (PLBN)," kata Dody.
Dalam kesepakatan bersama, lokasi pembangunan SPPG ditetapkan melalui koordinasi antara BGN dan Kementerian PU, dengan mempertimbangkan kebutuhan gizi masyarakat, aksesibilitas, wilayah perbatasan, serta prioritas pembangunan nasional.
"Fokus percepatan pembangunan diarahkan pada wilayah 3T (Terdepan, Terpencil, dan Tertinggal) serta kawasan PLBN, mengingat kebutuhan layanan gizi yang sangat mendesak dan pentingnya kehadiran negara di lokasi tersebut," tambah Menteri Dody.
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana, menyampaikan apresiasi atas dukungan multisektor dalam program ini. Kehadiran Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian PU sangat penting bagi BGN.
"Karena kami harus memenuhi target Presiden Prabowo. Sampai saat ini telah ada 8.344 SPPG yang 100% didanai masyarakat, kontribusi yang luar biasa. Dan kini BGN mendapatkan komitmen dari Kementerian PU, bahwa ada anggaran Kementerian PU yang bisa digunakan untuk pembangunan SPPG di daerah terpencil, sementara di kawasan aglomerasi kita akan mengandalkan kemitraan dengan berbagai pihak," ujar Dadan.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, juga menegaskan komitmennya dalam mendukung kelancaran program MBG. Sesuai dengan arahan Presiden, Kementerian PU akan membangun dan Kemendagri akan menyiapkan lahannya.
"Kami siap untuk terus bekerja sama. Mudah-mudahan MoU ini menjadi awal langkah kita ke depan agar program MBG berjalan lancar dan dapat menjangkau target sesuai harapan Presiden. Mari bersama-sama kita dukung," kata Tito.
(inh)
