Jakarta, CNN Indonesia --
Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi menyatakan tidak menutup peluang Presiden Prabowo Subianto akan melakukan kocok ulang perombakan kabinet atau reshuffle Kabinet Merah Putih.
Hasan menegaskan pelaksanaan reshuffle sepenuhnya hak prerogatif Presiden. Oleh karenanya, ia menyebut hal itu bisa saja dilakukan jika memang dirasa perlu oleh Presiden.
"Apakah akan ada? Ya reshuffle itu sesuatu hal yang mungkin saja terjadi. Tapi kapan dan siapa orang yang akan terkena reshuffle, itu betul-betul hak prerogatif Presiden," ujarnya kepada wartawan, Selasa (3/6).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kendati demikian, Hasan meminta agar masyarakat tidak mudah termakan isu ataupun spekulasi yang beredar di media sosial. Ia menegaskan pelaksanaan reshuffle hanya bisa dilakukan dan disampaikan oleh Presiden secara langsung.
"Semua informasi yang beredar di luar tentu sifatnya masih spekulasi. Walaupun reshuffle itu bisa saja dilakukan oleh Presiden kapanpun Presiden mau," tuturnya.
"Karena yang berhak menyampaikan ini hanya Presiden. Orang yang di luar nebak-nebak saja, melakukan spekulasi saja atau aspirasi, tolong ganti ini, tolong ganti itu," imbuhnya.
Lebih lanjut, Hasan mengatakan Presiden Prabowo tentu memiliki catatan penilaiannya sendiri terhadap seluruh jajaran Kabinet Merah Putih.
Sehingga, kata dia, Prabowo juga memiliki pertimbangan tersendiri kepada masing-masing anak buahnya. Termasuk soal keputusan pergantian kabinet atau tidak.
"Presiden tentu punya penilaian yang menyeluruh, yang objektif. Apa kelebihan, apa kekurangan, masih dibutuhkan atau tidak, ini masih bisa dipertahankan atau tidak," jelasnya.
Kendati demikian, Hasan menegaskan peringatan yang disampaikan Prabowo terkait permintaan pengunduran diri bagi pejabat yang tidak bisa bekerja sesuai mandat bersifat umum kepada seluruh jajaran.
"Ini peringatan secara umum dan itu berlaku buat siapa saja. Tidak ditujukan ke orang-orang atau nama-nama tertentu," pungkasnya.
Sebelumnya Prabowo memerintahkan kepada para pejabat ataupun pemangku kebijakan untuk segera mundur dari posisinya jika tidak sanggup menjalankan tugas yang berikan.
Hal itu disampaikan langsung Prabowo saat memberikan amanat dalam Upacara Peringatan Hari Peringatan Hari Lahir Pancasila di Gedung Pancasila, pada Selasa (2/6).
Prabowo mengajak seluruh pihak yang diberi kepercayaan oleh rakyat untuk dapat kembali ke nilai-nilai Pancasila. Ia juga mengancam tidak akan segan-segan memberhentikan pelaku penyelewengan.
"Yang tidak setia kepada negara akan kita singkirkan dengan tidak ragu-ragu tanpa memandang bulu, tanpa melihat keluarga siapa, partai mana, suku mana yang tidak setia kepada negara yang melanggar UU yang melanggar UUD akan kita tindak," tuturnya.
"Semua penyelewengan, semua kebocoran harus berhenti, semua pejabat yang tidak mampu melaksanakan tugas lebih baik mundur sebelum saya berhentikan," sambungnya.
(tfq/gil)
