Jakarta, CNN Indonesia --
Pemerintah baik pihak istana maupun Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin enggan bicara banyak soal permohonan uji formil Undang-undang Nomor 3 Tahun 2025 (UU 3/2025) tentang perubahan kedua atas UU 34/2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Sjafrie menilai UU TNI terbaru hasil revisi di DPR sudah final jadi undang-undang dan sudah berlaku, karena sudah diteken Presiden RI Prabowo Subianto.
"Saya kira Undang-undang TNI sudah final. Kita sudah tidak bicara lagi. Presiden sudah tanda tangan dan sudah berlaku. Dan itu hanya urusan administrasi. Tidak ada urusan operasional. Tidak ada urusan politik," kata Sjafrie di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (30/4) lalu.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sjafrie meminta seluruh pihak tidak terpengaruh dengan isu-isu yang menyebut UU TNI terbaru akan mengembalikan dwifungsi ABRI. ABRI berubah menjadi TNI setelah gerakan Reformasi 1998 menjatuhkan Orde Baru (Orba).
Ia mengklaim TNI tidak akan mengurusi ranah sipil sebagaimana yang dikhawatirkan sejumlah pihak terkait pengesahan UU TNI.
"Jangan terpengaruh oleh isu-isu yang berkembang, bahwa undang-undang TNI akan kembali kepada masa lalu. Sudah selesai itu semuanya," kata pria yang menjadi Pangdam Jaya pada 1998 silam itu.
Senada, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mempertanyakan alasan UU TNI digugat ke MK.
Ia mengklaim segala hal yang dipertanyakan terkait polemik pengesahan UU TNI itu telah terjawab dan tidak ada permasalahan.
Namun, ia mengatakan pemerintah menghormati langkah hukum yang diambil dengan menggugat UU TNI ke MK tersebut.
"Pasal-pasal atau poin-poin perubahan di situ juga sudah diberikan penjelasan ke publik gitu dan rasa-rasanya ya tidak lagi yang menonjol secara substansi ya, tapi kalau ada yang menggugat ya monggo ya silahkan nanti dipelajari," tutur dia yang juga juru bicara presiden itu.
Sebelumnya, gugatan itu diajukan dua mahasiswa yang berasal dari Batam yakni Hidayatuddin dan Respati Hadinata.
Mereka memberi kuasa kepada Risky Kurniawan, Albert Ola Masan Setiawan Muda, Jamaludin Lobang dan Otniel Raja Maruli Situmorang yang merupakan mahasiswa Fakultas Hukum dari Universitas Internasional Batam dan Universitas Riau.
Permohonan uji formil UU TNI tersebut diajukan pada Senin, 21 April 2025 dan teregister dengan nomor perkara: 58/PUU-XXIII/2025.
Terdapat 19 poin tuntutan yang dilampirkan pemohon dalam permohonannya. Menurut pemohon, UU 3/2025 tidak memenuhi ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam UU 12/2011.
Keputusan menyetujui Rancangan Undang-undang tentang perubahan atas UU 34/2004 tentang TNI masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2025 pada Sidang Rapat Paripurna tanggal 18 Februari 2025 dinilai telah secara terang benderang bertentangan dengan ketentuan Pasal 27 ayat 1 dan Pasal 28D ayat 1 UUD 1945 serta Pasal 290 ayat 2 dan Pasal 291 ayat 1 Pertib.
Perubahan Prolegnas melalui Rapat Paripurna tanggal 18 Februari 2025 dinilai juga telah bertentangan dengan Pasal 66 huruf F dan Pasal 67 ayat 3 Pertib.
Pemohon menilai proses pembentukan UU 3/2025 tidak sesuai dengan asas keterbukaan serta bertentangan dengan Pasal 27 ayat 1 dan Pasal 28F UUD 1945, Pasal 11 ayat 1 huruf B dan C UU KIP, Pasal 5 huruf G, Pasal 43 ayat 3, Pasal 88 ayat 1 UU 12/2011, Pasal 96 ayat 4 UU 13/2022 dan Pasal 30 ayat 1 Pertib.
Pemohon berpendapat UU 3/2025 bukan merupakan carry over sehingga harus dinyatakan bertentangan dengan Pasal 27 ayat 1 UUD 1945 dan Pasal 71A UU 15/2019.
UU 3/2025 dinilai pemohon juga bertentangan dengan Pasal 6 ayat 1 huruf B dan huruf H UU 12/2011.
(mab/kid)
