CNN Indonesia
Rabu, 02 Jul 2025 16:34 WIB
Chief of Public Affairs Grab Indonesia Tirza Munusamy merespons rencana pemerintah menaikkan tarif ojek online (ojol) 8 hingga 15 persen. (CNN Indonesia/Bisma Septalisma).
Jakarta, CNN Indonesia --
Chief of Public Affairs Grab Indonesia Tirza Munusamy merespons rencana pemerintah menaikkan tarif ojek online (ojol) 8 hingga 15 persen.
Tirza menyampaikan Grab menjunjung tinggi prinsip keterbukaan dan kerja sama dalam membangun komunikasi yang konstruktif dengan pemerintah. Mereka membuka diri bila diajak membahas kebijakan itu.
"Kami terus menjalin koordinasi dan siap berdialog secara terbuka terkait berbagai rencana kebijakan, termasuk yang menyangkut penyesuaian tarif transportasi daring," kata Tirza melalui keterangan tertulis kepada CNNIndonesia.com, Rabu (2/7).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Grab memberi catatan untuk rencana kebijakan itu. Mereka memahami kebijakan tarif yang baru dapat mempengaruhi banyak aspek, mulai dari penghasilan mitra hingga sensitivitas harga di kalangan konsumen.
Grab berpendapat penyesuaian tarif harus menjaga keseimbangan antara keberlangsungan pendapatan mitra dan risiko menurunnya permintaan.
Tirza menyampaikan Grab membuka berbagai forum untuk mendengarkan masukan dari para mitra soal kebijakan ini. Menurut mereka, forum diskusi ini penting untuk membahas isu-isu aktual di lapangan secara bersama-sama.
"Kami memahami bahwa perubahan seperti ini tidak mudah dan akan menimbulkan tantangan bagi semua pihak," ucapnya.
"Namun kami percaya, dengan semangat kolaborasi dan keterbukaan, kita dapat mencari solusi terbaik yang mendukung keberlanjutan ekosistem transportasi digital di Indonesia," ujar Tirza.
Sebelumnya, Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Aan Suhanan mengungkap rencana menaikkan tarif ojol 8-15 persen.
Pada rapat bersama Komisi V DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (30/6), Aan menyebut kebijakan sudah final. Namun, dia meralat penyataan pagi ini.
"Kenaikan tarif ojek online 8 sampai 15 persen ini, ini masih dalam tahap kajian mendalam. Artinya, ini belum merupakan keputusan final. Prosesnya masih banyak dan masih panjang," ucap Aan di Kantor Kemenhub, Jakarta, Rabu (2/7).
(dhf/agt)
