Fraksi PAN Apresiasi Presiden Prabowo Cabut Izin Tambang di Raja Ampat

21 hours ago 2

Info Politik | CNN Indonesia

Selasa, 10 Jun 2025 14:40 WIB

Fraksi PAN DPR RI menapresiasi Presiden Prabowo yang mencabut 4 IUP di Raja Ampat, karena untuk menjaga kelestarian lingkungan dan keanekaragaman hayati. Ketua Frasi PAN Putri Zulkifli Hasan. (Foto: Dok. Istimewa).

Jakarta, CNN Indonesia --

Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPR RI menyampaikan apresiasi tinggi kepada Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto atas kebijakan mencabut empat Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya. Langkah ini dinilai sebagai bentuk kepemimpinan tegas merespons aspirasi publik, terutama dalam menjaga kelestarian alam dan lingkungan Indonesia.

Ketua Fraksi PAN sekaligus Wakil Ketua Komisi XII DPR RI, Putri Zulkifli Hasan, menyebut keputusan Prabowo tersebut bukan hanya langkah administratif, melainkan wujud nyata komitmen menjaga salah satu kawasan laut dengan keanekaragaman hayati tertinggi di dunia.

"Presiden Prabowo telah menunjukkan kepemimpinan yang tegas dan visioner dengan mencabut empat IUP yang berpotensi merusak salah satu kawasan paling kaya keanekaragaman hayati laut di dunia," ujar Putri dalam keterangan tertulisnya, Selasa (10/6).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Putri menegaskan Fraksi PAN mendukung penuh langkah Presiden dan jajaran kabinet, termasuk Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dan Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq, yang telah bergerak cepat menyikapi desakan masyarakat, akademisi, dan aktivis lingkungan. Sebab siapapun tidak bisa menukar kekayaan alam dengan keuntungan sesaat.

"Raja Ampat bukan hanya milik Papua, tapi milik dunia. Menjaganya adalah bentuk tanggung jawab konstitusional dan moral kita," lanjutnya.

Fraksi PAN juga mengapresiasi peran serta masyarakat yang konsisten mengawal isu ini hingga menjadi perhatian nasional.

Menurutnya, kebijakan Prabowo ini selaras dengan semangat Fraksi PAN dalam mendorong pembangunan berkelanjutan yang berkeadilan.

"Kami akan terus mengawal agar tata kelola pertambangan di Indonesia lebih transparan, berkelanjutan, dan menghormati hak masyarakat adat," tutup Putri.

(ory/ory)

Read Entire Article
Korea International