Fahri Ingin Kementerian Perumahan Rampas Hak Otoritas Tanah

Jakarta, CNN Indonesia --

Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah berniat merampas otoritas tanah dari stakeholder terkait.

Ia tak menegaskan akan merampasnya dari kementerian/lembaga (K/L) mana. Fahri hanya menyebut kewenangan soal tanah menjadi kunci keberhasilan target 3 juta rumah yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

"Regulasinya adalah soal pertanahan harus ada otoritas (di Kementerian PKP). Saya mengecek, ada enggak kewenangan dari Kementerian Perumahan dan institusi perumahan lama (Kementerian PU) terhadap tanah? Gak ada!" beber Fahri dalam Simposium Nasional Sumitronomics di JS Luwansa, Jakarta Selatan, Selasa (3/6).

"Jadi, bagaimana kita bicara social housing, sementara tanah dipegang orang semua? Ini harus ada regulasi yang merampas kebijakan dari tempat lain supaya otoritasnya ada pada tata kota, di Perumahan (Kementerian PKP)," tegasnya.

Fahri menjamin harga tanah untuk perumahan bisa turun 40 persen-50 persen andai Kementerian PKP sukses merampas hak otoritas tanah. Di lain sisi, ia mengusulkan agar pemerintah menyetop subsidi rumah di perkotaan.

Wamen PKP itu mengklaim tak ada lagi tradisi membangun rumah tapak di berbagai belahan dunia. Oleh karena itu, Fahri ingin mendorong hunian vertikal, seperti apartemen sampai rumah susun (rusun).

"Kenapa kebanyakan orang tertarik untuk bisnis tanah? Akhirnya tanah menjadi elemen spekulasi, harga tanah naik. Karena harga tanah naik, harga rumah juga naik, karena tanah 40 persen dari komponen biaya. Apa yang terjadi karena harga tanah tinggi? Dikasih subsidi di ujung," jelasnya.

"Menurut kami, setop subsidi di ujung, tapi subsidi pada tanah. Efisiensikan biaya perizinan, enggak perlu pungut-pungut di awal. Apa yang akan terjadi? Kita bisa mengurangi biaya bisa-bisa sampai 50 persen," klaim Fahri.

Fahri mengaku banyak calon investor dari negara lain tertarik mendanai program 3 juta rumah. Akan tetapi, Pemerintah Indonesia tak ada yang bisa menjawab ketika ditanya lokasi tanah untuk membangun rumah tersebut.

"Orang (investor) begitu datang nanya, 'Mana tanahnya?'. Enggak ada yang bisa jawab. Kita sedang rombak itu (otoritas tanah)," tutup anak buah Presiden Prabowo itu.

[Gambas:Video CNN]

(skt/sfr)