Jakarta, CNN Indonesia --
DPR RI mengusulkan Danantara mengambil alih urusan penggilingan dan pergudangan imbas kasus beras oplosan di Indonesia.
Anggota Komisi VI DPR RI Iskandar menyoroti kasus beras oplosan yang tengah viral belakangan ini. Menurutnya, masalah tersebut menjadi bukti kelemahan dari tata niaga dan tata kelola beras.
"Kenapa kita tidak mengalihkan Danantara harus masuk di sana? Mungkin melalui kerja sama bahwa pergudangan ataupun penggilingan diambil alih oleh negara," ucap Iskandar dalam Raker dan RDP dengan Pemerintah di Komisi VI DPR RI di Jakarta Pusat, Rabu (23/7).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Bahkan, Iskandar menilai sinyal-sinyal tersebut sudah disuarakan Presiden Prabowo Subianto. Ia menegaskan sang Kepala Negara menyebut hal-hal yang menyangkut hajat hidup orang banyak harus dikelola negara.
Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) itu menegaskan masalah beras juga menyangkut nasib hidup banyak orang. Oleh karena itu, dirinya menilai Danantara harus turun tangan.
"Masalah (beras) oplosan itu adanya pasti di pemain-pemain besar ... Pabrik-pabrik yang mempunyai sensor warna; sensor besar ke size; dan juga masalah penggilingan, kapan berapa ton akan dikeluarkan, digiling. Ini semuanya adalah perusahaan besar," bebernya soal pihak yang diduga pelaku pengoplos beras.
"Kenapa Danantara tidak melakukan pergudangan? Dan pergudangan-pergudangan ini yang secara digital, harus dimasukkan menjadi aset vital negara yang harus dilindungi," tegas Iskandar.
Chief Operating Officer (COO) Danantara Dony Oskaria yang hadir dalam rapat tersebut menjelaskan pihaknya mempunyai 22 program yang akan dikebut di sisa 2025 ini. Salah satunya memang terkait dengan urusan pangan.
Program dalam klaster pertama adalah restrukturisasi. Ini mencakup restrukturisasi di maskapai penerbangan, bisnis manufaktur baja, bisnis kereta api cepat, sampai restrukturisasi bisnis asuransi.
Sementara itu, klaster kedua adalah konsolidasi bisnis dan streamlining BUMN. Ini mencakup konsolidasi bisnis karya, pupuk, rumah sakit, hotel, gula, hilirisasi minyak, asuransi, manajemen aset, sampai bisnis kawasan industri.
"Dan termasuk (klaster ketiga) beberapa pengembangan bisnis yang akan kita selesaikan dalam 5 bulan ke depan. Pengembangan bisnis di bidang koperasi; pangan; pengembangan bisnis di bidang baterai; pengembangan bisnis dan melakukan transformasi bisnis semen; bisnis perbankan syariah; bisnis telekomunikasi; dan bisnis galangan kapal," jelas Dony.
Polemik beras oplosan mencuat beberapa waktu terakhir, di mana menurut klaim Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman ada 212 merek yang terlibat.
Kasus ini sekarang ditangani Kepolisian RI dengan pemeriksaan maraton para pengusaha atau produsen beras tersebut.
Sementara itu, Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan isu-isu negatif terkait Danantara sekarang sudah clear. Ia menyebut permasalahan itu terjawab dengan keterbukaan sampai good corporate governance (GCG).
"Tentu masukan dan beberapa solusi yang diberikan nanti akan kita tindak lanjuti. Saya rasa tekanan yang diberikan tadi mengenai posisi BUMN sebagai regulator, pengawas, tapi juga menjaga penugasan tentu dari pemerintah untuk memastikan perlindungan kepada ekonomi rakyat. Tetapi juga bagaimana kita sebagai BUMN dan khususnya Danantara tetap memberikan value creation kepada masa depan bangsa tentunya," jawab Erick.
(skt/sfr)
