Jakarta, CNN Indonesia --
DPR RI meminta Danantara 'merebut' proyek Tanggul Laut Raksasa di Pantai Utara (Pantura) dari Kementerian Pekerjaan Umum (PU).
Anggota Komisi VI DPR RI Rizal Bawazier menilai Danantara punya uang untuk menjalankan proyek tersebut. Oleh karena itu, Rizal mendorong Danantara segera menggerakkan BUMN Karya.
"Ini kan ada bisnis buat BUMN Karya, banyak, banyak. Salah satunya itu tanggul raksasa. Desak Menteri PU (Dody Hanggodo)," kata Rizal dalam Raker dan RDP dengan Pemerintah di Komisi VI DPR RI di Jakarta Pusat, Rabu (23/7).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Tanggul raksasa kita itu kan perlu di Pekalongan sama Pemalang. Saya sudah pernah bilang itu bahaya sekali, tinggal 1 meter lagi, 2026 repot. Ini sebenarnya PMN (penyertaan modal negara) sudah ada, jangan sampai disia-siakan," imbuhnya.
Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu turut menyinggung peluang Danantara dari proyek Jalan Lingkar Pantura di Pekalongan-Batang. Ia menyebut dana untuk membangun jalur sepanjang 38 kilometer (km) itu bahkan sudah tersedia.
Menurut Rizal, proyek jalan tersebut juga menjadi potensi bagi BUMN-BUMN Karya di bawah kendali Danantara.
Rizal bahkan mendesak Menteri PU Dody Hanggodo dicopot jika tak segera merealisasikan proyek Tanggul Laut Raksasa Pantura dan Jalan Lingkar Pekalongan-Batang.
"Itu sudah ada anggarannya untuk 2025-2029, tinggal didesak saja ke Menteri PU ... Itu sudah diusulkan oleh wali kota-wali kota sebelumnya, tapi sampai sekarang tidak ada realisasi. Ini kita terus terang kalau sampai tahun depan (2026) Kementerian PU tidak jalankan ini, terus terang kita warga Pekalongan, Batang, Pemalang tidak respek sama sekali sama Menteri PU ini," tuturnya.
"Kalau perlu, Pak Erick (Menteri BUMN Erick Thohir) karena dekat sama Pak Prabowo (Presiden Prabowo Subianto), suruh berhenti saja itu Menteri (Menteri PU Dody Hanggodo)! Kalau misalnya didesak sama Danantara, 'Ayo jalankan!', tapi gak mau jalan juga, gak ada respek kita," sambung Rizal.
Menteri BUMN Erick Thohir menegaskan semua masukan dari Komisi VI DPR RI akan ditindaklanjuti pemerintah. Ia tak merinci satu-persatu cara merespons aspirasi tersebut. Erick hanya menegaskan Presiden Prabowo ingin memastikan tak ada lagi rakyat miskin dan kelaparan.
Ia juga mencontohkan bahwa isu-isu negatif soal Danantara sekarang sudah clear. Erick menyebut hal-hal itu terjawab dengan good corporate governance (GCG) serta tekad melakukan yang terbaik untuk bangsa dan negara.
Sementara itu, Chief Operating Officer (COO) Danantara Dony Oskaria menegaskan masukan-masukan dari DPR akan menjadi acuan dalam menjalankan program kerja mereka ke depan.
"Mudah-mudahan dalam 6 bulan ke depan kami (Danantara) mampu untuk menjalankan amanah ini dengan baik," tegas Dony.
(skt/agt)
