Jakarta, CNN Indonesia --
Sejumlah pihak mendesak pemerintah mengevaluasi total dan menghentikan sementara program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Desakan menguat buntut banyaknya kasus keracunan massal yang mewarnai pelaksanaan Program unggulan Presiden Prabowo Subianto yang tahun ini diberi anggaran Rp71 triliun tersebut.
Kasus keracunan tercatat meningkat tajam dalam sepekan terakhir. Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) melaporkan jumlah siswa yang terdampak naik dari 5.360 kasus pada 14 September menjadi 6.452 kasus per 21 September, atau bertambah lebih dari seribu kasus hanya dalam tujuh hari.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Jawa Barat menjadi provinsi dengan kasus tertinggi, disusul DIY, Jawa Tengah, Bengkulu, dan Sulawesi Tengah.
Lonjakan korban inilah yang kemudian memicu kritik dari berbagai kalangan, mulai dari lembaga swadaya masyarakat, lembaga perlindungan anak, DPR, pemerintah daerah, mahasiswa, hingga kelompok kesehatan masyarakat.
Suara mereka senada, yakni hentikan dulu program MBG, lakukan evaluasi menyeluruh, dan pastikan mekanisme pengawasan berjalan ketat sebelum dilanjutkan kembali.
Berikut daftar pihak yang menyuarakan penghentian atau evaluasi program MBG:
1. Indonesia Corruption Watch (ICW)
Peneliti ICW Eva Nurcahyani menilai MBG harus dihentikan segera. Menurutnya, program ini sudah menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat akibat tata kelola yang buruk dan minim akuntabilitas.
"Pemerintah harus segera menghentikan pelaksanaan MBG agar tidak terus menimbulkan kerugian lebih besar bagi masyarakat," kata Eva di Jakarta, Selasa (23/9).
Eva juga menyoroti pola pengawasan yang lemah sehingga kasus keracunan terus berulang. Ia menegaskan evaluasi total perlu melibatkan publik, termasuk siswa, guru, orang tua, serta kelompok masyarakat sipil.
ICW menekankan evaluasi ini harus memastikan program benar-benar berorientasi pada kebutuhan warga, bukan kepentingan politik atau ekonomi elite.
2. Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI)
Koordinator Nasional JPPI Ubaid Matraji menyuarakan penghentian sementara MBG. Ia menilai kesalahan bukan sekadar di dapur penyedia makanan, melainkan di level sistem yang dikelola BGN.
"Saatnya untuk dihentikan sekarang juga, lakukan evaluasi total," ucap Ubaid.
Ia menyebut kasus keracunan yang mencapai lebih dari 6.000 siswa dalam sepekan adalah alarm serius. Menurut Ubaid, hanya Prabowo yang bisa mengendalikan BGN karena MBG merupakan program prioritas presiden.
JPPI menilai evaluasi total perlu dilakukan agar program tidak mengulang kegagalan tata kelola yang sama. Mereka juga menyoroti kurangnya transparansi dalam pengelolaan anggaran MBG.
3. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)
Wakil Ketua KPAI Jasra Putra meminta pemerintah menghentikan sementara MBG. Menurutnya, anak-anak memiliki daya tahan tubuh lebih lemah dibanding orang dewasa sehingga satu kasus keracunan saja sudah dianggap banyak.
"KPAI usul hentikan sementara, sampai benar-benar instrumen panduan dan pengawasan yang sudah dibuat BGN benar-benar dilaksanakan dengan baik," kata Jasra, Senin (22/9).
Ia menyinggung kasus anak-anak PAUD di Tasikmalaya yang ikut menjadi korban. Jasra menyebut perluasan program harus dihentikan sejenak agar pemerintah bisa memperbaiki pengawasan.
KPAI menekankan perlunya pemerintah melihat program dengan perspektif perlindungan anak. Jasra menyebut keracunan massal di usia dini bisa berdampak panjang pada tumbuh kembang.
4. Ketua DPR RI Puan Maharani
Puan meminta evaluasi total program MBG. Menurutnya, masalah ini tak boleh dijadikan bahan saling menyalahkan, melainkan tanggung jawab bersama.
"Evaluasi harus dilakukan secara total, jangan saling menyalahkan, tapi kita evaluasi bersama sehingga jangan terulang kembali," kata Puan, Selasa (23/9).
Ia menyebut DPR berencana melakukan pengawasan langsung ke dapur penyedia dan sekolah. Puan menekankan akar masalah harus diidentifikasi dengan jelas, apakah berasal dari pengolahan makanan atau dari distribusi di sekolah.
Puan menambahkan pengawasan DPR diharapkan bisa memberi gambaran utuh mengenai titik lemah program MBG sehingga perbaikannya lebih terarah.
5. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi
Gubernur Jabar Dedi Mulyadi menyatakan akan segera mengundang Kepala BGN wilayah Jabar untuk evaluasi terbuka. Ia menilai kasus keracunan di Garut dan Bandung Barat yang menelan ratusan korban dipicu jarak waktu masak dan distribusi yang terlalu lama.
"Masaknya malam, dan dimakan siswa siang hari. Ini harus menjadi bahan evaluasi," ujarnya.
Dedi menyebut evaluasi akan dilakukan paripurna dengan melibatkan berbagai pihak agar kejadian serupa tidak terulang. Ia juga membuka kemungkinan tindak lanjut hukum bagi penyelenggara makanan MBG yang menimbulkan keracunan.
Menurutnya, evaluasi di tingkat daerah penting dilakukan karena karakteristik distribusi makanan berbeda antarwilayah. Hal ini bisa menjadi bahan masukan untuk perbaikan skema nasional.
6. BEM KM Universitas Gadjah Mada (UGM)
BEM KM UGM melancarkan kritik lewat aksi teatrikal menggiring sapi berwajah Presiden Prabowo di kampus. Aksi ini mereka sebut sebagai satire terhadap pelaksanaan MBG.
Ketua BEM Tiyo Ardianto menilai Prabowo mengabaikan pengawasan sehingga ribuan siswa menjadi korban keracunan. Ia juga menyoroti alokasi anggaran MBG yang menyedot sekitar 44 persen dari total anggaran pendidikan di APBN 2026.
"Kalau presiden tidak mau evaluasi total, sebaiknya dibatalkan saja (MBG)," tegas Tiyo.
Menurut BEM KM UGM, anak-anak memang diberi makan, tetapi masa depan pendidikan mereka justru dikorbankan. Mereka menilai kebijakan ini melanggar konstitusi dan HAM anak.
7. Gerakan Kesehatan Ibu dan Anak (GKIA)
GKIA mendesak moratorium atau penghentian sementara MBG sebagai solusi jangka pendek. Mereka menilai keracunan yang terus berulang menunjukkan pemerintah harus legowo menghentikan sementara program.
"Dalam jangka pendek kami berharap pemerintah mau legowo, untuk melakukan moratorium, karena sudah tidak bisa ditunda lagi," kata perwakilan GKIA.
Selain evaluasi total tata kelola, GKIA meminta pemerintah menyiapkan kanal resmi pelaporan kasus keracunan. Selama ini, korban dan keluarga kesulitan mencari jalur pengaduan yang jelas.
GKIA menilai kanal pengaduan publik sangat penting agar hak-hak korban dapat dipulihkan dan pemerintah bisa memetakan persoalan dengan data yang lebih akurat.
8. YLKI
Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mendesak pemerintah mengevaluasi dan bila perlu menghentikan sementara MBG demi menjamin perbaikan secara sempurna dan menyeluruh.
"Jika tidak dilakukan perbaikan secara serius dan komprehensif maka, MBG akan menjadi bom waktu penerima manfaat lainnya dalam peningkatan angka kesakitan bagi penerima manfaat," katanya dalam keterangan tertulis, Kamis (25/9).
YLKI menilai berbagai macam polemik yang terjadi dalam program MBG menjadi indikator ketidaksiapan pelaksanaan program andalan Presiden Prabowo Subianto tersebut. Karenanya, program MBG harus dibenahi hingga memenuhi prinsip, keamanan, kesehatan dan juga keselamatan bagi konsumen.
YLKI mendesak perlu ada pelatihan, standar dan jaminan kebersihan sanitasi serta sarana prasarana dapur, termasuk menjamin kehalalan food tray. Bila terbukti food tray tersebut tidak terjamin kehalalannya, maka perlu ada penarikan dan penggantian alternatif.
YLKI juga mendesak pemerintah memperketat standar dan jaminan keamanan pangan MBG yang merupakan hak mutlak penerima manfaat. Lembaga ini juga mendorong perombakan sistem secara menyeluruh dari hulu hingga hilir serta audit standar dapur dan standar makanan MBG.
"Pemerintah wajib hadir dan bertanggung jawab terhadap setiap kasus atau kerugian yang dialami oleh penerima manfaat. Pemerintah harus membuka ruang pengaduan masyarakat terhadap program MBG ini sehingga aduan masyarakat bisa menjadi koreksi kebijakan MBG ke masyarakat," kata Niti.
Meski desakan menguat, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menegaskan pihaknya belum bisa mengambil keputusan apa pun terkait kelanjutan program itu.
Ia tidak bisa mendahului keputusan pemerintah terkait masa depan MBG. Ia menyebut masih menunggu instruksi Prabowo.
"Saya ikut arahan Presiden, tidak berani mendahului," kata Dadan, Rabu (24/9).
Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menegaskan pemerintah tidak berencana menyetop program MBG meski banyak kasus keracunan.
"Tidak ada, tidak ada rencana penyetopan. Saya belum mendengar. Tapi nanti tanya saja, tidak ada," ucapnya.
Yang akan dilakukan adalah mengevaluasi total pelaksanaan dan memperbaikinya.
Cak Imin minta Badan Gizi Nasional (BGN) yang melakukannya.
"Yang pertama, tentu semua jenis kejadian harus dijadikan bahan evaluasi. Yang kena keracunan, yang sistemnya lamban, yang berbagai hal harus dijadikan pembenahan," kaya Cak Imin di DPP PKB, Jakarta Pusat, Rabu (24/9).
(agt/agt)
