Jakarta, CNN Indonesia --
Pimpinan Airbus, perusahaan pembuat pesawat Eropa, telah mengecam larangan penerbangan jarak pendek di Prancis, karena ketersediaan alternatif jalur kereta api.
Kepala Eksekutif Airbus Guillaume Faury juga mengkritik pemerintah Prancis karena menaikkan pajak untuk penerbangan, dengan mengatakan langkah-langkah seperti itu berisiko terhadap "manfaat sosial dan ekonomi dari terhubung dengan udara".
Pernyataan itu disampaikan CEO Airbus tersebut dalam KTT 2025 di kantor pusat perusahaannya di Toulouse, Prancis barat daya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pemerintah Prancis telah memberlakukan larangan penerbangan domestik di mana alternatif kereta api tersedia antara kedua kota dalam waktu kurang dari dua jam dan 30 menit.
Larangan ini pertama kali diusulkan pada tahun 2021 dan mulai berlaku pada tahun 2023, tetapi mendapat dikritik karena tampak hanya sekadar simbolis daripada efektif.
Guillaume Faury terang-terangan tak menyukai aturan perjalanan kereta kurang dari dua jam dan 30 menit dilarang menggunakan penerbangan.
"Kami tidak menyukai aturan dua setengah jam ini, yang diberlakukan selama Covid pada saat koneksi udara antara kota-kota tersebut mengalami kerugian, jadi tidak banyak keinginan untuk melawan kebijakan ini. Dan sekarang kami melihat politisi lokal benar-benar frustrasi dengan apa yang mereka lihat terjadi sebagai konsekuensi dari tidak lagi terhubung melalui udara," jelas Faury, seperti dilansir The Independent.
"Itu adalah pilihan politik yang dibuat. Kami melihat di Eropa utara, dan tempat-tempat lain di Eropa, trennya mengarah ke arah lain, jadi manfaat sosial dan ekonomi dari terhubung melalui udara lebih dari jelas," katanya.
Faury berpikir ada keinginan mengenakan pajak pada penerbangan atas segala sesuatu yang berkaitan dengan terjadinya potensi kerusakan lingkungan.
"Penerbangan digambarkan sebagai kambing hitam atas emisi karbon. Kami ancaman, dan tetap kami yang terancam," ujar dia.
Sementara itu, pandangan berbeda datang dari Direktur Flight Free UK, Anna Hughes, yang menilai industri penerbangan selalu diuntungkan dari sedikit atau tidak adanya pajak atas produknya.
"Tidak ada pajak atas bahan bakar penerbangan, dan tidak ada PPN yang dikenakan pada tiket pesawat. Meskipun penumpang harus membayar Air Passenger Duty, itu adalah pajak yang sangat kecil untuk industri yang, secara keseluruhan, sangat kurang pajaknya," tutur Anne Hughes.
"Mengapa pajak yang sudah rendah ini harus dihapus? Penerbangan hampir tidak membayar apa pun terhadap kerusakan lingkungannya; jika pajak harus diubah, pajaknya harus dinaikkan," tambahnya.
(wiw)
