Jakarta, CNN Indonesia --
Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyampaikan penanganan kerusakan sektor pertanian akibat bencana di Sumatra memerlukan Rp6,61 triliun pada 2026.
Dari jumlah tersebut, Kementan menyiapkan anggaran Rp1,49 triliun, sementara sisanya sekitar Rp5,1 triliun diusulkan sebagai tambahan anggaran.
"Selain dengan alokasi anggaran APBN Kementerian Pertanian 2026 yang siap digulirkan sebesar Rp1,49 triliun, kami memperkirakan kebutuhan anggaran untuk membantu pemulihan sektor pertanian di tiga provinsi terdampak tersebut memerlukan anggaran tambahan Rp5,1 triliun," ujar Amran dalam Rapat Kerja dengan Komisi IV DPR RI, Rabu (14/1).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Anggaran Rp1,49 triliun yang telah disiapkan tersebut dialokasikan untuk rehabilitasi lahan sawah rusak ringan dan sedang serta jaringan irigasi sebesar Rp736,21 miliar, bantuan benih tanaman pangan Rp68,6 miliar, rehabilitasi kawasan perkebunan Rp50,46 miliar, serta penyediaan alat dan mesin pertanian, pupuk, dan pestisida senilai Rp641,25 miliar.
Bantuan difokuskan pada wilayah dengan tingkat kerusakan tertinggi, khususnya lahan sawah yang mengalami kerusakan ringan dan sedang.
Sementara itu, tambahan anggaran Rp5,1 triliun diusulkan untuk mempercepat pemulihan sektor pertanian secara menyeluruh di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.
Usulan tersebut mencakup rehabilitasi sawah sekitar Rp3,4 triliun, rehabilitasi kawasan perkebunan Rp456,4 miliar, bantuan benih hortikultura Rp19,1 miliar, pakan ternak Rp262,8 miliar, sarana dan prasarana pertanian Rp674,7 miliar, serta rehabilitasi bangunan dan sarana penunjang lainnya sekitar Rp291 miliar.
Banjir yang melanda wilayah utara dan tengah Sumatra sejak akhir November 2025 merupakan bencana hidrometeorologi berupa banjir bandang, luapan sungai, dan tanah longsor.
Wilayah terdampak tersebar di tiga provinsi, dengan daerah yang paling terdampak antara lain Aceh Tamiang, Agam, Sibolga, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, dan Tapanuli Selatan.
Berdasarkan data per 13 Januari 2026, total sawah yang terdampak bencana di ketiga provinsi tersebut mencapai sekitar 107,4 ribu hektare (ha). Luasan itu terdiri atas sawah rusak ringan 56,1 ribu ha, rusak sedang 22,2 ribu ha, dan rusak berat 29,1 ribu ha.
"Dari lahan sawah yang terdampak tersebut, luas areal tanaman padi dan jagung yang mengalami puso atau gagal panen mencapai 44,6 ribu hektare," ujar Amran.
Selain tanaman pangan, bencana juga berdampak pada sektor perkebunan dan hortikultura. Lahan perkebunan terdampak pada komoditas kopi, kakao, kelapa dalam, dan lainnya di luar sawit mencapai 29,3 ribu ha. Adapun lahan hortikultura berupa sayuran, buah, dan tanaman obat terdampak sekitar 1.800 ha.
Pada subsektor peternakan, dampak banjir tercatat cukup besar dan merata di berbagai jenis ternak. Data Kementan menunjukkan ternak sapi dan kerbau terdampak mencapai 26.120 ekor, terdiri atas 24.059 ekor di Aceh, 1.641 ekor di Sumatera Utara, dan 420 ekor di Sumatera Barat.
Untuk ternak kambing dan domba, jumlah terdampak mencapai 43.156 ekor, masing-masing 39.128 ekor di Aceh, 3.705 ekor di Sumatera Utara, dan 323 ekor di Sumatera Barat.
Selain itu, ternak babi terdampak tercatat sebanyak 5.050 ekor, seluruhnya berada di Sumatra Utara. Dampak terbesar terjadi pada ternak unggas, dengan total 750.665 ekor terdampak, terdiri atas 545.909 ekor di Aceh, 116.885 ekor di Sumatra Utara, dan 87.871 ekor di Sumatra Barat.
Kerusakan juga terjadi pada sarana pendukung peternakan dan pertanian. Tercatat rumah potong hewan (RPH), puskeswan, pos inseminasi buatan, dan bank pakan rusak sebanyak 58 unit.
Selain itu, alat dan mesin pertanian (alsintan) hilang atau rusak mencapai 2.387 unit, balai penyuluhan pertanian rusak 74 unit, jaringan irigasi dan DAM rusak sepanjang 153 kilometer, bendungan rusak tiga unit, serta jalan produksi pertanian rusak sebanyak 820 unit.
Amran menyampaikan data kerusakan sektor pertanian tersebut bersifat dinamis dan terus diperbarui melalui koordinasi antara Kementan dan pemerintah daerah di wilayah terdampak.
(del/sfr)
