Jakarta, CNN Indonesia --
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto resmi menyerahkan Initial Memorandum (IM) kepada Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), yang dilakukan di sela Pertemuan Tingkat Menteri (PTM) Dewan OECD 2025 di Paris, Prancis pada Selasa (3/6).
IM sebagai dokumen kunci dalam proses aksesi OECD yang memuat asesmen menyeluruh atas regulasi dan standar nasional Indonesia terhadap regulasi dan standar OECD itu diterima langsung oleh Sekretaris Jenderal OECD Mathias Cormann.
Airlangga menjelaskan, penyerahan dokumen ini membuktikan komitmen kuat Indonesia dalam proses aksesi OECD, yang juga menjadi bagian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029. Momen ini melanjutkan capaian positif di kawasan, di mana Indonesia tidak hanya menjadi negara aksesi pertama Asia Tenggara, tetapi juga yang pertama sampaikan IM.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Sekretaris Jenderal Cormann sangat impress dengan teamwork dan komitmen Indonesia. Saya juga sampaikan bahwa ini adalah komitmen Bapak Presiden, Pak Prabowo, bahwa IM ini bisa diselesaikan secepatnya dan ini adalah lintas pemerintahan," kata Airlangga.
Proses pembicaraan awal hingga dimulainya aksesi Indonesia ke dalam OECD sendiri tak memakan waktu lama. Pemerintah telah mengirimkan surat intensi aksesi OECD pada 14 Juli 2023 dan menerima persetujuan pada 20 Februari 2024.
Selanjutnya pada 29 Maret 2024, Peta Jalan Aksesi OECD disetujui dan diadopsi untuk kemudian diserahkan pada Pemerintah Indonesia pada Pertemuan Tingkat Menteri (PTM) Dewan OECD 2024 pada Mei tahun lalu.
Berdasarkan Peta Jalan Aksesi, IM Indonesia terdiri dari 32 bab yang mencakup asesmen regulasi, standar, dan praktik nasional terhadap 240 instrumen hukum OECD di 25 bidang kebijakan. Dokumen tersebut akan menjadi dasar bagi tahap aksesi selanjutnya, yaitu technical review.
Sekjen Mathias Cormann menilai, penyampaian memorandum awal oleh Indonesia pada Pertemuan Dewan Menteri OECD 2025 merupakan momen bersejarah, yang menandai awal fase teknis dari proses aksesi Indonesia ke OECD.
"Ini adalah awal dari perjalanan transformasional yang positif yang pada akhirnya akan memberikan manfaat nyata bagi warga negara Indonesia, termasuk melalui peluang investasi dan pertumbuhan yang baru serta peningkatan pendapatan dan standar hidup," kata Sekjen Cormann.
Selain IM, Airlangga juga menyerahkan surat dari Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tertanggal 28 Mei 2025 kepada Sekjen OECD yang menyampaikan keinginan Indonesia untuk bergabung dalam Konvensi Anti-Suap OECD (OECD Anti-Bribery Convention) dan Kelompok Kerja Anti-Suap.
Hal ini sekaligus merupakan wujud komitmen Indonesia dalam memperkuat tata kelola dan pemberantasan korupsi lintas negara. Sebagai tindak lanjut, pemerintah akan segera menyiapkan strategi untuk mempersiapkan aksesi ke dalam konvensi ini.
OECD adalah organisasi internasional beranggotakan 38 negara anggota yang mewakili 46 persen PDB dunia dan 70 persen perdagangan global. Keanggotaan Indonesia dalam OECD diyakini membawa dampak positif, termasuk mendorong transformasi struktural menuju Visi Indonesia Emas 2045 dan memperkuat kepemimpinan Indonesia di kancah global.
Sebagai bentuk dukungan aksesi Indonesia, Sekjen Cormann berencana kembali melakukan kunjungan ke Jakarta pada 26-28 Oktober 2025m bertepatan dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-97. Momen tersebut diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran dan partisipasi pemuda Indonesia dalam agenda reformasi menuju keanggotaan OECD.
Turut hadir dalam penyerahan IM tersebut antara lain Duta Besar Republik Indonesia untuk Prancis Mohamad Oemar, Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi Kemenko Perekonomian Edi Prio Pambudi, Juru Bicara Kemenko Perekonomian Haryo Limanseto, dan Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Multilateral Ferry Ardiyanto.
(rea/rir)
