Jakarta, CNN Indonesia --
Presiden Kolombia Gustavo Petro masuk dalam radar Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump sebagai target berikutnya usai Trump menangkap Presiden Venezuela Nicolas Maduro pada Sabtu (3/1) lalu.
Nama Petro disebut Trump dalam pernyataannya setelah ia menangkap Maduro atas tuduhan narkoterorisme. Trump berujar Kolombia, termasuk Petro selaku presidennya, akan bernasib sama dengan Venezuela dan Maduro buntut produksi kokain di negara itu.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Operasi Kolombia terdengar menarik," kata Trump saat berada di pesawat kepresidenan Air Force One, Minggu (4/1), seperti dikutip Reuters.
Petro telah merespons pernyataan tersebut dengan menyiagakan pasukan Kolombia. Dalam unggahan di X, ia memerintahkan seluruh pasukan keamanan untuk bersatu membela negara.
"Setiap prajurit Kolombia sekarang punya perintah: setiap komandan pasukan keamanan yang lebih menyukai bendera AS ketimbang Kolombia harus segera mundur dari institusi. Konstitusi Kolombia memerintahkan pasukan keamanan untuk membela kedaulatan rakyat," demikian pernyataan Petro di X, Senin (5/1).
Profil Gustavo Petro
Gustavo Petro merupakan Presiden Kolombia yang menjabat sejak 2022. Ia tokoh berhaluan kiri yang mencetak sejarah Kolombia karena negara tersebut selalu dipimpin oleh sayap kanan.
Petro memenangkan pemilihan umum (pemilu) Kolombia karena berjanji akan menumpas kekerasan, kemiskinan, serta pelanggaran hak asasi manusia (HAM).
Sebelum maju pemilihan presiden, Petro dikenal sebagai wali kota Bogota yang mencetuskan serangkaian program sosial termasuk subsidi tarif air dan ongkos bus untuk warga kurang mampu. Jabatan itu diembannya selama 2012 hingga 2015.
Di usia belia, Petro pernah menjadi anggota kelompok pemberontak. Ia bergabung dengan kelompok gerilya 19th of April Movement (M-19 guerrilla movement) saat berusia 17 tahun.
Kelompok ini sering melancarkan tindakan "berani" seperti penculikan dan pembunuhan. Mereka juga pernah menyerbu gudang senjata Bogota pada 1979 dan melakukan penculikan di Kedutaan Besar Republik Dominika pada 1980.
Meski tak dikaitkan dengan tindakan kekerasan ini, Petro diyakini berperan dalam menciptakan propaganda. Ia pernah ditangkap dan dipenjara karena memiliki senjata api hingga bahan peledak rakitan.
Pasca dibebaskan dari tahanan pada 1987, Petro membantu mempromosikan perundingan damai antara M-19 dengan pemerintah Kolombia. Pada 1990, kelompok gerilya itu berubah menjadi partai politik sah bernama Alianza Democratica M-19.
Setelah menjadi presiden, Petro menjadi pemimpin yang vokal mengkritik kebijakan Amerika Serikat. Ia menentang kebijakan anti-imigran Trump, yang salah satunya ngotot mendeportasi warga Kolombia dari AS.
Petro juga tajam terhadap Israel buntut agresi negara itu di Palestina. Pada 2024, Petro memutus hubungan diplomatik Kolombia dengan Israel karena menilai Israel telah melakukan genosida di Jalur Gaza.
Pada September 2025, Petro menyedot perhatian karena membela kuat-kuat Palestina di Sidang Majelis Umum PBB. Ia menyerukan penghentian genosida Israel di Gaza hingga penyelidikan terhadap Trump terkait serangan kapal di perairan Karibia.
(rnp/rds)
