Jakarta, CNN Indonesia --
Asosiasi Produsen Wadah Makan Indonesia (Apmaki) mengklaim siap memenuhi kebutuhan 70 juta food tray untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga akhir 2025.
Kapasitas produksi lokal diyakini mampu ditingkatkan jika pemerintah memberikan ruang lebih besar bagi produsen nasional.
Sekretaris Jenderal Apmaki Ardy Susanto menjelaskan saat ini produk lokal baru menyumbang sekitar 15 persen dari total kebutuhan. Padahal, kapasitas produksi anggota asosiasi mencapai 10 juta hingga 12,5 juta unit per bulan, dengan standar Nasional Indonesia (SNI) dan sertifikat halal.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Anggota asosiasi kami, ada dua asosiasi Asosiasi Produsen Alat Dapur dan Makan (Aspradam) maupun Apmaki, berkomitmen untuk bisa memenuhi kebutuhan daripada BGN apabila memang dikomunikasikan seperti itu. Intinya kita dukung lah program ini," ujar Ardy di Kementerian Perdagangan, Jakarta Pusat, Kamis (18/9).
Ardy menegaskan produsen dalam negeri sudah berkomitmen tidak menggunakan pelumas berbahan babi dalam proses pencetakan, meskipun tingkat kegagalan produksi bisa lebih kecil jika menggunakan pelumas dari babi.
Mereka memilih pelumas nabati agar konsumen merasa tenang, sekaligus menyesuaikan permintaan dari kalangan pesantren. Ia menambahkan kapasitas produksi bisa ditingkatkan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan, sehingga target 70 juta food tray tahun ini tetap dapat dipenuhi.
Dari sisi regulasi, Kementerian Perdagangan (Kemendag) mendorong agar baik produsen lokal maupun importir wajib memenuhi ketentuan SNI dan halal.
Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kemendag Ni Made Kusuma Dewi menyebut food tray MBG telah memiliki SNI 9369.2:2025 tentang wadah makanan bersekat berbahan baja nirkarat, sebagaimana ditetapkan melalui Keputusan Kepala BSN Nomor 182/KEP/BSN/6/2025 pada 18 Juni 2025. Namun, standar ini masih bersifat sukarela.
Menurut Dewi, SNI perlu segera diwajibkan agar pengawasan bisa dilakukan oleh Direktorat Pengawasan Barang Beredar dan Jasa Kemendag. Selain itu, sertifikasi halal juga harus dimiliki seluruh pelaku usaha, termasuk importir.
"Yang mengimpor barang harus memastikan dua ini, itu yang kita dorong," kata Dewi.
Ia menambahkan kewajiban halal berlaku menyeluruh, tidak hanya untuk bahan pangan tetapi juga wadah dan proses produksinya.
Sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyebut kebutuhan food tray untuk program MBG mencapai sekitar 15 juta unit per bulan. Artinya, hingga akhir 2025, total kebutuhan mencapai kurang lebih 70 juta unit.
Namun, ia menyebut kapasitas produksi dalam negeri baru berkisar 10 juta unit per bulan, sehingga pasokan lokal hanya mampu menyuplai sekitar 40 juta unit untuk sisa empat bulan pelaksanaan program tahun ini.
Dadan mengungkapkan kekurangan pasokan tersebut mendorong pemerintah membuka keran impor, dengan sisa kebutuhan 30 juta unit dipenuhi dari luar negeri. Menurutnya, impor dipilih sebagai solusi jangka pendek agar program tetap berjalan, mengingat pada awal perencanaan 2024 belum ada produsen lokal yang memproduksi food tray sesuai spesifikasi.
Ia menyebut pengusaha baru bergerak setelah program MBG resmi berjalan dan kebutuhan melonjak cepat.
Meski demikian, Dadan menegaskan impor food tray tidak menggunakan anggaran negara. Seluruh pembiayaan, termasuk pengadaan food tray maupun pembangunan 7.475 dapur MBG, berasal dari mitra pelaksana, bukan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Pemerintah, kata dia, hanya memastikan standar produk, termasuk kehalalan, tetap dipatuhi.
(del/pta)
