Jakarta, CNN Indonesia --
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyatakan pemerintah tengah menyiapkan layanan pengaduan (call center) untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Dengan layanan ini, masyarakat dapat langsung melaporkan permasalahan di lapangan.
"Nanti di BGN (Badan Gizi Nasional) ada call center. Di sini kami bikin juga nanti complaint center (pusat pengaduan) sehingga pelaksanaan yang di bawah itu nanti bisa cepat," ujar pria yang akrab disapa Zulhas ini dalam konferensi pers di Kemenko Pangan, Jakarta Pusat, Kamis (2/4).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ia menjelaskan mekanisme pengaduan ini disiapkan sebagai bagian dari penyempurnaan tata kelola program MBG yang saat ini telah berjalan di 38 provinsi dengan lebih dari 61,6 juta penerima manfaat.
Pemerintah menilai sistem respons cepat diperlukan mengingat skala program yang besar.
Zulhas menambahkan, melalui sistem ini, laporan dari masyarakat di daerah dapat segera ditindaklanjuti oleh pemerintah.
"Kalau ada di ujung desa, ada di ujung Kabupaten (mau ) mengadu, bisa langsung kita ambil langkah-langkah untuk penanganan. Cepat. Kalau bisa hari ini lapor, hari ini bisa diselesaikan," ujarnya.
Selain menyiapkan kanal pengaduan, pemerintah juga tengah memperkuat regulasi dan koordinasi lintas lembaga.
Penyempurnaan tersebut mengacu pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program MBG, yang menjadi dasar dalam penataan pelaksanaan program, termasuk pengawasan, standar operasional, serta mekanisme penanganan keluhan di lapangan.
"Berdasarkan Perpres 115/2025, kita juga menyempurnakan aturan-aturan agar semua bisa tertib mengacu kepada aturan yang berlaku," kata Zulhas.
Ia menyebutkan pengawasan juga akan diperkuat melalui pembentukan satuan tugas (satgas) yang melibatkan berbagai tingkatan, mulai dari bupati, camat, hingga puskesmas. Langkah ini diharapkan dapat mempercepat respons terhadap keluhan maupun temuan di lapangan.
Di sisi lain, pemerintah terus melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program MBG, termasuk penertiban terhadap dapur atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang belum memenuhi standar seperti Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) maupun instalasi pengolahan air limbah (IPAL).
Menurut Zulhas, penyempurnaan ini dilakukan secara bertahap agar pelaksanaan program semakin baik dan sesuai target pemerintah.
"Kalau bisa hari ini lapor, hari ini bisa diselesaikan. Jadi memang bertahap ini," ujarnya.
(del/sfr)
Add
as a preferred source on Google
