Jakarta, CNN Indonesia --
Subholding PT Pelindo Terminal Petikemas berkontribusi terhadap pembangunan dengan menyetorkan kewajiban terhadap negara di sepanjang 2024 sebesar Rp1,94 triliun, terdiri dari pajak senilai Rp1,69 triliun, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) Rp70,55 miliar, dan konsesi Rp175,80 miliar.
Corporate Secretary SPTP, Widyaswendra mengatakan, kontribusi tersebut merupakan wujud ketaatan perusahaan pada aturan yang telah ditetapkan negara, sekaligus dukungan nyata perusahaan sebagai bagian dari Pelindo Group dalam pembangunan nasional melalui APBN.
"Kontribusi kepada negara sebesar Rp1,94 triliun merupakan jumlah keseluruhan (konsolidasi) PT Pelindo Terminal Petikemas dengan entitas anak perusahaan yang ada di bawah pengelolaan perseroan," kata Widyaswendra, Senin (28/4).
Pajak penghasilan (PPh) menjadi penyumbang terbesar dalam setoran pajak Pelindo Petikemas, yakni sebesar Rp992,27 miliar, dengan pajak pertambahan nilai (PPN) mencapai Rp641,25 miliar, dan pajak bumi dan bangunan (PBB) Rp64,13 miliar.
Sedangkan tahun lalu, PT Pelindo Terminal Petikemas melaporkan jumlah setoran kewajiban kepada negara sebesar Rp1,51 triliun, terdiri dari Rp1,29 triliun setoran pajak, Rp5,98 miliar PNBP, dan Rp214,18 miliar berupa konsesi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Jumlah setoran kewajiban kepada negara tahun 2024 lebih besar atau naik 28 persen jika dibandingkan dengan setoran tahun 2023 yang tercatat sebesar Rp1,51 triliun," ujar Widyaswendra.
Sebelumnya, Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Anggito Abimanyu menyampaikan bahwa kinerja pendapatan negara pada 2024 mencapai Rp2.842,5 triliun atau 101,4 persen dari target APBN bertumbuh positif 2,1 persen yoy.
Hingga 31 Desember 2024, Kementerian Keuangan mencatatkan penerimaan pajak sebesar 1.932,4 triliun atau 100,5 persen dari target, tumbuh 3,5 persen yoy. Pertumbuhan penerimaan pajak ini didorong peningkatan jenis penerimaan pajak utama, termasuk PPh dalam negeri yang bertumbuh dobel digit antara lain karena pembayaran gaji, THR, dan aktivitas ekonomi retail yang membaik.
Dari sisi kepabeanan dan cukai tahun 2024 terealisasi Rp300,2 triliun atau 101,3 persen dari target, bertumbuh 4,9 persen yoy. Realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai itu dipengaruhi oleh kinerja ekspor impor, juga fenomena down trading.
"Kalau kita lihat bea dan cukai itu Rp300 triliun, ini tumbuhnya 4,9 persen karena aktivitas ekspor dan impor. Namun juga ada tekanan dari sisi turunnya tarif efektif Bea Masuk karena FTA, dan juga karena sisi positifnya ada relaksasi dari ekspor mineral, dan juga peningkatan harga CPO. Di semester dua, kita lihat bahwa dampak dari kenaikan CPO pada Bea Keluar cukup signifikan. Kinerja cukai tumbuh 2 persen karena ada beberapa policy-policy di beberapa jenis rokok maupun di beberapa layer dan terjadi down trading," papar Anggito.
Adapun penerimaan negara bukan pajak (PNBP) tahun 2024 mencapai Rp579,5 triliun atau 117 persen dari target, yang ditopang oleh kinerja BUMN, inovasi layanan, dan peningkatan kinerja BLU yang semakin baik.
"Untuk kinerja pendapatan 2024 ini kita harapkan akan menjadi suatu based line yang akan kita upayakan akan peningkatan tahun 2025," pungkas Anggito Abimanyu.
(rea/rir)
