Jakarta, CNN Indonesia --
Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menyebut pihaknya mendapat banyak laporan terkait konten misinformasi atau hoaks hingga unggahan bernada provokasi di ruang digital selama aksi demo memanas beberapa hari terakhir.
"Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menerima lonjakan laporan masyarakat terkait provokasi di ruang digital, termasuk ajakan penjarahan, penyerangan, dan penyebaran isu SARA," ujar Meutya di akun Instagramnya, Senin (1/9).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kami juga menemukan adanya informasi keliru yang disebarkan, baik secara sengaja maupun tidak sengaja, dengan kecepatan penyebaran yang sangat tinggi mirip banjir bandang yang menenggelamkan informasi yang benar, masukan, kritikan konstruktif, atau aktivitas produktif, seperti pembelajaran, UMKM, dan sebagainya," tambahnya.
Meutya menuding ada upaya terorganisir untuk membanjiri media sosial dengan unggahan provokatif.
"Indikasi awal menunjukkan adanya upaya terorganisir untuk memanfaatkan media sosial sebagai sarana provokasi," katanya.
Selain itu, ujar Meutya, pihaknya juga menemukan aliran dana cukup besar bergerak di platform digital. Ia tidak secara spesifik menyebut platform apa yang dimaksud.
Namun, Meutya menyebut dana tersebut adalah hasil monetisasi siaran langsung atau live streaming. Akun yang terlibat dituding terlibat dalam jaringan judi online (judol).
"Sejak beberapa hari terakhir, kami juga memantau adanya aliran dana dalam jumlah signifikan melalui platform digital. Konten kekerasan dan anarkisme disiarkan secara langsung (live streaming) dan dimonetisasi lewat fitur donasi maupun gifts bernilai besar," terang Meutya.
"Beberapa akun yang terlibat terhubung dengan jaringan judi online," imbuhnya.
Lebih lanjut, Meutya mengatakan pemerintah menghormati warga yang menyampaikan aspirasi dengan tertib.
Namun, di saat yang sama, ia juga menyoroti kelompok yang sengaja digerakkan melalui media sosial, menuju titik-titik tertentu, menayangkan konten secara maraton, dan menerima insentif dalam jumlah tidak wajar.
"Kami mengimbau masyarakat untuk tetap berhati-hati. Jangan mudah terpancing provokasi, jangan ikut menyebarkan informasi yang belum terverifikasi, dan biasakan melakukan pengecekan silang," katanya.
Meutya juga mengimbau masyarakat untuk menggunakan sumber terpercaya, termasuk media yang berpegang pada kode etik jurnalistik.
(lom/dmi)
