CNN Indonesia
Senin, 19 Mei 2025 18:10 WIB
Menhub Dudy Purwagandhi mengaku bisa saja menurunkan potongan aplikasi ojol dari 20 persen menjadi 10 persen. Tapi dia harus komunikasi dengan pengusaha. (CNN Indonesia/Tunggul).
Jakarta, CNN Indonesia --
Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi merespons tuntutan ojek online (ojol) menurunkan potongan aplikasi dari 20 persen menjadi 10 persen.
Dudy mengatakan sebenarnya bisa saja mengabulkan tuntutan itu. Namun, dia ingin mendengar pendapat perusahaan terlebih dulu.
"Bisa enggak diturunin? Kalau saya tidak berpikir keseimbangan berkelanjutan, bisa saja. Enggak ada susahnya menandatangani (aturan yang menurunkan potongan menjadi) 10 persen," kata kata Dudy saat berdiskusi dengan perwakilan empat perusahaan transportasi online di Aroem Resto & Cafe Jakarta, Senin (19/5).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Tapi rasanya tidak arif bagi kami kalau kami tidak mendengar semuanya," ujarnya.
Dudy mengatakan transportasi online sudah menjadi ekosistem. Kebijakan tak hanya berpengaruh bagi perusahaan dan driver ojol, tapi juga pengguna layanan hingga jutaan UMKM.
Dalam diskusi itu, dia mendengar pertimbangan dari empat perusahaan transportasi online. Sebagian besar menggunakan potongan 20 persen untuk operasional perusahaan dan pengembangan bisnis.
"Kita juga harus melihat bahwa ekosistem yang ada sekarang ini ini harus dijaga keseimbangannya," ujarnya.
"Bagaimana caranya supaya pengemudi tetap stay, customer tetap stay, kemudian jaringan ekosistemnya tetap berjalan dengan baik, ini penting," ujar Dudy.
Dia tak memastikan apakah akan mengabulkan atau menolak tuntutan ojol. Dudy mengatakan hendak mendengarkan masukan dari semua pihak, termasuk para driver ojol.
"Dari platform pun saya tentunya berharap bahwa mereka juga mendengar apa yang menjadi aspirasi daripada mitra maupun daripada pelanggan," kata Dudy.
Besok, 25 ribu driver ojol akan aksi mogok. Mereka akan mematikan aplikasi dan tidak melayani penumpang sebagai bentuk protes.
Salah satu tuntutan driver ojol adalah pengurangan biaya potongan aplikasi. Aturan perundangan membatasi 20 persen, tetapi mereka mengaku mendapatkan potongan hingga 30 persen. Para driver meminta pemerintah membatasi potongan menjadi 10 persen.
(dhf/agt)
