Jakarta, CNN Indonesia --
Wakil Ketua Komisi I DPR dari Fraksi Partai Golkar Dave Laksono mendukung pengaktifan kembali jabatan atau posisi Kepala Staf Teritorial (Kaster) TNI. Ia menyebut reaktivasi Kaster TNI tak perlu dibahas di DPR.
Dave menilai pengaktifan posisi jabatan itu sepenuhnya merupakan hak lembaga.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Enggak perlu. Kan kayak misalnya gini loh, perubahan Direktorat Jenderal, penambahan Direktur, segala macam itu kan enggak perlu dibahas ke kita karena itu adalah hak pemerintah," ujar Dave usai pelepasan peserta mudik di kantor DPP Golkar, Jakarta, Selasa (17/3).
Di era Orde Baru Kaster salah satunya berfungsi untuk mengimplementasikan konsep dwifungsi ABRI. Lewat fungsi itu, Kaster bertugas melakukan pembinaan militer yang berhubungan dengan masyarakat sipil melalui semua level komando mulai tingkat kodam, korem, kodim, hingga koramil.
Jabatan Kaster TNI kemudian dihapus di era Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur pada 2001. Sebelumnya, jabatan itu pernah diduduki Letjen Agus Widjojo hingga Letjen Susilo Bambang Yudhoyono.
Dave mengatakan pengaktifan posisi Kaster TNI saat ini dibutuhkan sebagai respons atas konflik geopolitik di Asia Barat akibat perang Iran dan Israel. Kaster TNI, lanjut Dave, juga penting untuk mengawal seluruh program struktur pemerintah.
"Ini membutuhkan fungsi tersebut untuk menyokong kinerja TNI agar bisa benar-benar mengawal dan juga menyelesaikan semua program-program dan kebijakan pemerintah," ujar Dave.
Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto menunjuk Letjen Bambang Trisnohadi menjadi Kepala Staf Teritorial (Kaster) TNI dalam keputusan mutasi terbaru.
Bambang sebelumnya menjabat sebagai Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Pangkogabwilhan) III. Jabatan itu kini akan diemban Mayjen Lucky Avianto yang sebelumnya menjabat Panglima Kodam XXIV/Mandala Trikora.
Mayjen Suhardi yang sebelumnya menjabat Asisten Teritorial Panglima TNI, kini menjabat Wakil Kepala Staf Teritorial (Wakaster) TNI.
INFOGRAFIS: Kembalinya Jabatan Kaster TNI di Era Prabowo. Foto: CNN Indonesia/ Firly Ariady
(thr/wis)
Add
as a preferred source on Google
