Jakarta, CNN Indonesia --
Kepala Perwakilan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Wilayah Papua, Frits Ramandey, mengatakan masyarakat Papua saat ini berada di persimpangan marginalisasi.
Hal itu disampaikan Frits saat menjadi pembicara dalam agenda Forum Group Discussion "Terjebak di Antara Dua Senjata: Eksploitasi Sipil & Ruang Hidup Papua di Bawah Bayang-bayang PSN", Jakarta, Selasa (26/5).
"Masyarakat Papua berada di persimpangan marginalisasi," kata Frits.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurut dia, apa yang terjadi di Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan, hanya potret kecil dari masalah besar orang Papua.
Di Kabupaten Merauke saat ini tengah berjalan Program Strategis Nasional (PSN) untuk proyek pangan dan energi dengan membabat lahan hutan seluas 2,5 juta hektare.
Di sana akan ada pengembangan perkebunan tebu dan bioetanol yang dikelola 10 perusahaan dengan lahan seluas 541.094,37 hektare.
Kemudian proyek optimalisasi lahan pertanian melalui mekanisme pertanian, pembuatan saluran irigasi, pemberian alat mesin pertanian pada 6 distrik: Distrik Kurik, Tanah Miring, Merauke, Semangga, Jagebob dan Malind, dengan lahan seluas 40.000 hektare (akan diperluas hingga 100.000 hektare) yang dikelola oleh Kementerian Pertanian, Pemerintah Daerah, TNI, dan mahasiswa Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan).
Selanjutnya proyek cetak sawah baru dikelola oleh Kementerian Pertahanan dan Kementerian Pertanian, dengan lahan seluas 1 juta hektare, pembangunan sarana dan prasarana ketahanan pangan melalui pembangunan jalan sepanjang 135,5 km dengan lebar 1 km di Distrik Ilwayab, Ngguti, Kaptel & Muting, Kabupaten Merauke.
"Merauke sebenarnya hanya potret kecil dari potret marginalisasi orang Papua dengan gerakan-gerakan kelompok asing yang sudah terlalu lama di Papua yang itu mengakibatkan perlawanan orang Papua untuk menuntut kemerdekaan," ucap Frits.
Dia menyamakan PSN sebagai korporasi baru karena hanya mengulangi pendekatan yang keliru lantaran menciptakan kekerasan di lapangan.
Padahal, menurut dia, pembangunan di Papua tidak akan berjalan signifikan jika kekerasan terus menjadi sebuah tren baru di Papua.
"Ketika tanah itu beralih fungsi, maka orangnya juga, itu otomatis termarginal. Dalam kasus PSN di Merauke, pemerintah daerah dan pemerintah pusat, itu justru membiarkan," ucap Frits.
"Jadi, PSN itu seperti korporasi baru. Kalau pengalaman-pengalaman kita lihat perusahaan sebelumnya, itu membelah masyarakat," sambungnya.
Penyelesaian konflik
Frits mengatakan memahami Papua saat ini semakin sulit, terlebih lagi di masa rezim penuh kekerasan. Kata dia, pemerintah saat ini tidak memiliki gambaran tentang penyelesaian konflik di Papua. Hal itu menjadi masalah utama dalam memahami Papua.
"Kita sebenarnya memiliki sebuah rute penyelesaian Papua di mana orang Papua memiliki kesadaran yang tinggi, itu berdialog dari bawah sampai di atas, lalu kemudian bertemu Presiden untuk menyelesaikan masalah utama," tuturnya.
"Rute menghasilkan otonomi khusus yang kemudian berubah menjadi petaka bagi orang Papua sendiri," imbuhnya.
Frits menambahkan pemerintah Indonesia sudah seharusnya memahami dan menghormati ideologi orang-orang Papua. Dan ideologi, tegas dia, tidak bisa diperhadapkan dengan senjata atau peluru.
Frits memaparkan data perihal situasi konflik di Papua dalam empat tahun terakhir.
Di tahun 2023, tercatat ada 109 peristiwa kekerasan yang mengakibatkan 133 orang meninggal dan 133 luka.
Tahun berikutnya, ada 95 peristiwa kekerasan dengan 78 orang meninggal dunia dan 46 lainnya luka-luka.
Kemudian pada tahun 2025, tercatat 115 peristiwa kekerasan dengan korban meninggal sebanyak 130 orang dan 88 luka-luka.
Selanjutnya di tahun 2026, periode 1 Januari-13 Mei, sudah ada 43 peristiwa kekerasan yang mengakibatkan 32 orang meninggal dan 39 lainnya luka-luka.
Korban terdiri dari anggota Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB), aparat keamanan, dan didominasi oleh warga sipil.
"Setiap peristiwa berpotensi menimbulkan gelombang pengungsian," ungkap Frits.
Dia menyatakan satu-satunya cara untuk menyelesaikan konflik di Papua adalah melalui dialog kemanusiaan yang sudah digagas Komnas HAM sejak empat tahun lalu.
Dialog kemanusiaan merupakan sebuah sarana yang diakui sebagai rute menyelesaikan konflik.
"Dialog kemanusiaan yang sudah digagas dan diinisiasi oleh Komnas HAM pada empat tahun lalu itu menjadi satu-satunya cara yang harus dilanjutkan oleh rezim pemerintahan ini," kata Frits.
"Kalau tidak, maka Prabowo akan mengakhiri rezimnya dengan membiarkan Papua menjadi sorotan internasional," tegasnya.
Agenda FGD tersebut turut dihadiri oleh Wakil Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) RI periode 2024-2029, Yorrys Raweyai, Pengacara Publik dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Akademisi STF Driyarkara, perwakilan dari Yayasan Pusaka Bentala Rakyat, hingga Pengurus Pusat dari Perhimpunan Mahasiswa Katolik (PMKRI).
(ryn/gil)
Add
as a preferred source on Google
