Jakarta, CNN Indonesia --
Ketua Umum Keluarga Besar Putra Putri (KBPP) Polri Periode 2015-2021, AH. Bimo Suryono mengklaim Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo telah memberikan reward (penghargaan) dan punishment (hukuman) terhadap anggotanya yang bermasalah dan yang berprestasi secara adil.
Menurut Bimo, penghargaan dan penindakan harus berjalan seimbang di sebuah institusi penegak hukum, dalam hal ini Korps Bhayangkara.
"Anggota yang menunjukkan profesionalitas, keberanian, dan kemampuan menahan diri dalam situasi sulit harus mendapatkan penghargaan yang layak. Sebaliknya, mereka yang menyalahgunakan kewenangan harus ditindak tegas tanpa kompromi," kata dia dalam keterangan tertulis, Rabu (4/3).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Bimo memandang Polri adalah institusi kehormatan. Karenanya, ketika seorang anggota mampu menahan diri dari provokasi di jalanan, sikap anggota tersebut sedang menjaga martabat negara.
Selain itu, lanjut dia, ketika seorang pimpinan tetap memimpin meski terluka, hal tersebut menunjukkan arti pengabdian yang sesungguhnya. Namun, ia menegaskan kehormatan institusi harus dijaga dari dalam.
"Kesalahan segelintir oknum tidak boleh dibiarkan merusak kepercayaan publik terhadap Polri. Justru di sinilah pentingnya sistem punishment ditegakkan secara tegas, agar institusi tetap berdiri di atas integritas," ujarnya.
Bimo melihat keberhasilan sistem reward dan punishment akan menentukan masa depan kepercayaan publik terhadap Polri.
Kata dia, jika anggota yang berprestasi benar-benar dihargai, dan pelanggaran ditindak secara transparan serta konsisten, maka masyarakat akan melihat bahwa Polri adalah institusi yang terus berbenah.
"Sebaliknya, jika penghargaan dan penindakan tidak berjalan dengan jelas, maka publik akan kesulitan membedakan antara pengabdian dan penyimpangan," ucap dia.
Bimo pun turut menyoroti sejumlah peristiwa melibatkan anggota Polri yang menjadi perhatian publik dalam beberapa waktu terakhir.
Salah satunya Kapolres Tual Polda Maluku yang memimpin langsung pengamanan bentrok antar dua desa di wilayah tersebut. Bahkan, yang bersangkutan harus menjadi korban lantaran tertancap anak panah.
"Peristiwa ini menjadi pengingat bahwa tugas kepolisian tidak hanya menghadapi kritik atau tekanan sosial, tetapi sering kali menghadapi ancaman keselamatan yang nyata," kata Bimo.
Tak hanya itu, Bimo juga menyinggung soal keterlibatan eks Kapolres Bima Kota AKBP Didik Putra Kuncoro yang terseret kasus narkoba. Bimo menyebut hal ini menjadi tamparan bagi institusi yang selama ini berada di garis depan pemberantasan narkoba.
"Peristiwa tersebut memperlihatkan bahwa di dalam institusi sebesar Polri selalu ada dua sisi yang berjalan bersamaan, yaitu pengabdian yang tulus dari mayoritas anggota, dan penyimpangan yang dilakukan segelintir oknum," ujarnya.
Atas dasar itu, Bimo menekankan bahwa momentum dari berbagai peristiwa yang terjadi belakangan ini seharusnya menjadi pengingat bagi semua pihak bahwa Polri bukan semata institusi penegak hukum. Melainkan, simbol kehadiran negara dalam menjaga ketertiban dan keadilan.
"Karena itu, memastikan bahwa sistem reward dan punishment berjalan secara adil dan konsisten bukan hanya penting bagi internal Polri, tetapi bagi masa depan kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum di negeri ini. Bravo Polri," pungkasnya.
(dis/dal)
