Jakarta, CNN Indonesia --
Sejumlah produsen otomotif mulai angkat bicara merespons kebijakan pemerintah yang mengenakan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) untuk kendaraan listrik berbasis baterai (battery electric vehicle/BEV). Kebijakan itu menambah daftar disetopnya insentif yang sebelumnya membuat BEV istimewa.
Kebanyakan produsen masih menunggu aturan turunan dari masing-masing provinsi yang melaksanakan keputusan pemerintah terkait hal ini.
Dony Ismi Saputra, Deputy to 4W Sales & Marketing Director PT Suzuki Indomobil Sales (SIS), mengatakan pihaknya sampai kini masih memantau perkembangan situasi usai aturan baru itu diundangkan pemerintah pada 1 April 2026.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kami masih terus mengikuti perkembangan dari keputusan Pemerintah yang telah diumumkan. Apabila perincian aturan baik pada tingkat pusat maupun daerah sudah terbit, tentu kami akan mengikutinya dan menyesuaikan," kata Dony melalui pesan singkat, Rabu (22/4).
Senada Dony, Vice Country Director Chery Business Unit Budi Darmawan Jantania, mengatakan pihaknya juga menunggu perkembangan terbaru, sekaligus menanti aturan turunan dari pelaksanaan pengenaan PKB dan BBNKB untuk konsumen BEV.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pengenaan PKB atau pajak tahunan dan BBNKB untuk BEV diatur melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2026 tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, BBNKB, dan Pajak Alat Berat.
Pada aturan itu BEV tidak disebut sebagai objek yang dikecualikan dari PKB dan BBNKB. Sedangkan aturan sebelumnya, BEV secara spesifik disebut dikecualikan dari objek PKB dan BBNKB.
Meski demikian, ada kemungkinan PKB untuk BEV tetap lebih rendah dari mobil konvensional sebab pengenaannya bakal menyesuaikan ketentuan turunan dari masing-masing daerah.
"Belum ada juklaknya (petunjuk pelaksanaan), jadi kami masih nunggu implementasinya. Jadi belum clear impactnya karena masih nunggu implementasinya," kata Budi.
Lebih dari itu Budi bilang perusahaan selalu mendukung apapun keputusan yang diambil pemerintah karena telah dipertimbangkan secara matang.
"Kami support keputusan pemerintah selaku pemangku kebijakan, tentunya sudah dipertimbangkan secara seksama sesuai dengan perkembangan situasi saat ini," katanya.
Berdampak kepada penjualan?
Sementara Chief Operating Officer Hyundai Motor Indonesia (HMID) Fransiscus Soerjopranoto menilai masih terlalu dini menakar dampak kebijakan ini terhadap penjualan kendaraan listrik di dalam negeri. Soerjopranoto memilih menunggu implementasi aturan berjalan sebelum menarik kesimpulan lebih jauh.
"Kami berpendapat, saat ini terlalu dini untuk menyimpulkan bagaimana regulasi ini akan berdampak pada permintaan kendaraan listrik secara keseluruhan. Kami meyakini untuk terlebih dahulu memberikan ruang bagi regulasi ini untuk diterapkan dan diamati secara semestinya," ujar Soerjopranoto.
Menurut Soerjopranoto pengaruh terhadap total penjualan nasional tidak bisa dilihat secara sederhana. Banyak faktor yang akan memengaruhi, mulai dari kondisi geopolitik hingga situasi terkini mengenai daya beli masyarakat.
"Pengaruh terhadap total penjualan nasional tentunya harus dikaji secara mendalam dengan memperhitungkan berbagai aspek, seperti dinamika geopolitik, kondisi makro ekonomi nasional, dan berbagai faktor berpengaruh lainnya. Kita perlu melihat beberapa bulan ke depan secara seksama sebelum dapat memberikan penilaian yang lebih komprehensif," lanjutnya.
Di sisi lain, Soerjopranoto memastikan tetap menjaga koordinasi dengan jaringan dealer di seluruh Indonesia guna memastikan kenyamanan konsumen di tengah perubahan kebijakan tersebut.
"Sejalan dengan itu, kami juga berkoordinasi dengan jaringan dealer resmi Hyundai yang tersebar di seluruh Indonesia agar dapat memberikan kenyamanan pada pelanggan. Kami akan menyampaikan informasi lebih lanjut seiring perkembangan situasi," kata Soerjopranoto.
(ryh/fea)
Add
as a preferred source on Google
