Jakarta, CNN Indonesia --
Langkah Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang membentuk Dewan Perdamaian di Gaza dan mengundang sejumlah negara untuk bergabung, dicurigai sebagai langkah tandingan terhadap Dewan Keamanan Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB).
Apalagi, Trump sangat getol mengkritik PBB sebagai lembaga tidak berguna.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Indonesia pernah melakukan langkah yang hampir sama ketika zaman Orde Lama. Setelah bergaung sejak 28 September 1950 sebagai anggota ke 60, Indonesia memutuskan langkah yang terbilang berani, keluar dari lembaga bangsa-bangsa itu pada 3 Desember 964.
Alasannya sangat ideologi, terpilihnya Malaysia sebagai Anggota Tidak Tetap DK PBB membuat Sukarno kecewa.
Dikutip dari laman Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Indonesia menganggap pencalonan Malayasia sebagai anggota tidak tetap DK, adalah sebuah prakarsa Inggris berbau kolonialisme. Pasalnya, konflik antara Indonesia dan Malaysia dimulai sejak Inggris memprakarsai pembentukan Federasi
Malaysia.
Presiden Sukarno yang anti barat, menganggap Malaysia sebagai ancaman bagi revolusi Indonesia dan merupakan langkah kolonialisme dan imperialisme Inggris.
Sehingga diterimanya Malaysia sebagai anggota tidak tetap DK PBB sama halnya dengan memberikan pengakuan terhadap Federasi Malaysia yang Indonesia anggap sebagai boneka Inggris dan akan membahayakan Indonesia.
Padahal Inggris yang merupakan salah satu anggota tetap Dewan Keamanan PBB tentu saja memiliki pengaruh yang kuat dalam pengambilan keputusan dan pembuatan kebijakan PBB.
PBB yang berpihak kepada negara-negara barat seperti Inggris, akan merespon pencalonan Malaysia sebagai anggota tidak tetap DK PBB dengan positif. Dan PBB mengambil keputusan yang condong dan memihak Malaysia yang merupakan negara sekutu Inggris.
Setelah keluar dari PBB Sukarno kemudian menggulirkan ide pembentukan Conference of the New Emerging Forces (CONEFO). Organisasi ini dirancang sebagai wadah negara-negara baru di Asia dan Afrika yang disebut New Emerging Forces (NEFO).
NEFO diposisikan sebagai antitesis dari Old Established Forces (OLDEFO), yakni kekuatan lama Barat yang dianggap mendominasi tatanan dunia.
Pada akhirnya CONEFO terwujud pada 7 Januari 1965. Bagi Sukarno, PBB tidak lebih dari melayani kepentingan negara-negara Barat, sekaligus mendukung neokolonialisme di Asia Tenggara.
Sukarno kemudian menjadikan CONEFO sebagai penyeimbang PBB sekaligus alternatif atas dominasi AS (Blok Barat) dan Uni Soviet (Blok Timur). Tercatat, negara anggota awalnya adalah China, Korea Utara, dan Vietnam Utara.
Keputusan berani Sukarno ini membuat dunia heboh. Sebab, baru kali ini ada negara anggota yang memutuskan hengkang dari PBB.
(imf/bac)
