Jakarta, CNN Indonesia --
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyorot impor 105 ribu pikap completely built up (CBU) asal India oleh pelaksana proyek Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, Agrinas Pangan Nusantara. Lembaga antirasuah ini meminta pengadaan ini dilakukan taat prosedur.
"KPK mengimbau agar setiap pengadaan barang dan jasa dalam menjalankan program-program pemerintah dilakukan secara taat prosedur untuk memitigasi adanya penyimpangan," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Jakarta, Senin (23/2), diberitakan Antara.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Budi mengingatkan penentuan spesifikasi pikap impor semestinya disesuaikan kebutuhan dan dia juga mengatakan unsur pengawasan penting dalam proses pengadaan.
Ucapan Budi ini menanggapi dugaan penunjukan langsung dua produsen mobil asal India sebagai penyuplai untuk Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Informasi impor ratusan ribu pikap ini awalnya diketahui dari pernyataan resmi dua produsen India itu, Mahindra & Mahindra dan Tata Motors, pada bulan ini.
Mahindra berencana mengekspor 35 ribu pikap 4x4 Scorpio ke Agrinas pada tahun ini, sedangkan Tata bakal mengirim 35.000 unit pikap 4x4 Yodha dan 35 ribu unit truk roda enam Ultra T.7. Nilai pengadaan ini mencapai Rp24,6 triliun.
Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara (Agrinas) Joao Angelo De Sousa Mota sudah mengonfirmasi importasi ini. Dia juga bilang 200 pikap telah sampai ke Indonesia.
"Sekarang sudah tiba, sudah kita distribusikan juga sebanyak 200, kemudian minggu depan akan tiba lagi 400. Dan sampai akhir bulan ini akan tiba 1.000 unit. Kita akan terus segera langsung kita distribusikan ke tempat-tempat yang sudah siap maupun ke tempat-tempat yang belum siap," ucap Joao melansir CNBC Indonesia.
Impor kendaraan komersial ini telah menuai berbagai respons, mulai dari asosiasi produsen otomotif Gaikindo, asosiasi komponen GIAMM, menteri perindustrian hingga DPR.
Kubu industri otomotif menilai pengadaan pikap ini semestinya bisa dilakukan dari produsen dalam negeri. Importasi juga dipertanyakan lantaran dilakukan ketika volume produksi dan penjualan kendaraan di dalam negeri turun.
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad meminta pemerintah menunda impor sampai ada pembahasan lebih lanjut di tingkat kepala negara.
"Jadi rencana untuk impor 105 ribu mobil pick up dari India, saya sudah menyampaikan pesan kepada pemerintah untuk rencana tersebut ditunda dulu, mengingat presiden masih di luar negeri," ujar Dasco di gedung parlemen, Jakarta, Senin (23/2).
(fea)
