Jakarta, CNN Indonesia --
Aliansi G20 EMPOWER menegaskan komitmennya memperkuat kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta dalam mendorong pemberdayaan ekonomi perempuan.
Co-Chair G20 EMPOWER Indonesia Rinawati Prihatiningsih mengatakan kolaborasi lintas sektor menjadi kunci untuk memastikan pemberdayaan perempuan berjalan lebih terukur, inklusif, dan berkelanjutan.
Komitmen tersebut disampaikan bertepatan dengan peringatan International Women's Day (IWD) 2026 pada hari ini, Minggu (8/3).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Aliansi G20 EMPOWER menegaskan kembali komitmennya untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan jejaring Advocates global dalam mendorong pemberdayaan ekonomi perempuan yang lebih terukur, inklusif, dan berkelanjutan," kata Rinawati dalam keterangan tertulis.
Menurut dia, Aliansi G20 EMPOWER merupakan satu-satunya aliansi di lingkungan G20 yang secara terstruktur menghubungkan pemerintah dan dunia usaha untuk mempercepat implementasi kebijakan dan aksi nyata bagi pemberdayaan ekonomi perempuan.
Rinawati menjelaskan sejak diluncurkan pada 2019, Aliansi G20 EMPOWER terus berkembang menjadi platform strategis global untuk mendorong kepemimpinan perempuan, kewirausahaan perempuan, serta penguatan ekosistem yang lebih inklusif.
Ia menambahkan Presidensi Indonesia pada 2022 menjadi tonggak penting dalam perjalanan aliansi tersebut.
Saat itu, perempuan pengusaha dan pelaku UMKM untuk pertama kalinya diangkat sebagai penggerak utama pertumbuhan ekonomi.
"Hal ini dilakukan melalui penguatan berbagai inisiatif seperti Best Practice Playbook, Showcase Women-Led Businesses, dan KPI Dashboard G20 EMPOWER," katanya.
Ia mengatakan di bawah Presidensi Afrika Selatan, Aliansi G20 EMPOWER mengusung tema "UHURU - Women Building Sustainable Income and Financial Independence."
Tema tersebut memiliki tiga fokus utama, yakni kepemimpinan perempuan, penguatan usaha milik perempuan dan pengadaan inklusif, serta perluasan inklusi digital dan STEAM.
Ia juga menyoroti sejumlah tantangan yang masih dihadapi perempuan dalam dunia ekonomi global.
"Komunike 2025 menyoroti masih lebarnya kesenjangan pembiayaan bagi usaha perempuan, rendahnya representasi perempuan dalam pengambilan keputusan, serta pentingnya percepatan akses terhadap ekonomi digital," ungkapnya.
(yoa/dal)
