Fraksi PAN Komitmen Kawal Aspirasi Organisasi Perempuan dan Mahasiswa

Jakarta, CNN Indonesia --

Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPR RI menggelar pertemuan dengan perwakilan dari berbagai organisasi perempuan dan mahasiswa dalam sebuah audiensi yang berlangsung di gedung parlemen.

Pertemuan ini dihadiri oleh sejumlah organisasi perempuan dan mahasiswa, yaitu Himi Persis, Kohati PB HMI, Bidang Perempuan Himmah (Al-Wasilah), Bidang Perempuan PP KAMMI, GEMMA Wati, GMKI, KOPRI PMII, IMM, dan SEMMI.

Dalam diskusi yang berlangsung dalam suasana terbuka, kedua belah pihak membahas berbagai isu terkini yang berkaitan dengan kepentingan perempuan. Selain itu, turut dibahas pula tuntutan 17+8 yang menjadi fokus perhatian bersama antara organisasi kemasyarakatan dan anggota parlemen.

Pada kesempatan tersebut, Ketua Fraksi PAN DPR RI, Putri Zulkifli Hasan, menegaskan Fraksi PAN berkomitmen untuk menindaklanjuti aspirasi yang disampaikan.

"Kami mengapresiasi aspirasi yang disampaikan, dan Fraksi PAN berkomitmen untuk ikut mengawal isu-isu yang penting bagi masyarakat, khususnya terkait perlindungan perempuan dan generasi muda," ujarnya dalam keterangan tertulis, Selasa (16/9).

Salah satu langkah konkret yang akan dilakukan adalah mendukung pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset. RUU ini dipandang sebagai instrumen penting untuk memperkuat tata kelola pemerintahan dan mewujudkan keadilan di ruang publik.

Dalam kesempatan yang sama, Fraksi PAN juga menyampaikan permohonan maaf jika terdapat sikap atau pernyataan yang kurang berkenan dari pihak fraksi.

Di samping itu, Fraksi PAN juga memastikan kesiapannya untuk membantu para korban aksi unjuk rasa yang belum mendapatkan perawatan medis yang memadai. Bantuan ini akan diberikan melalui penindaklanjutan laporan yang masuk melalui jalur resmi yang telah ditetapkan.

Bagi Fraksi PAN, keterlibatan perempuan dan generasi muda dalam proses politik merupakan elemen vital dalam upaya mewujudkan ruang demokrasi yang sehat. Partisipasi aktif kedua kelompok ini dipandang sebagai kunci untuk menciptakan sistem politik yang lebih adil dan penuh kepedulian terhadap kepentingan rakyat.

(rir)